.webp)
Viral di media sosial aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melampiaskan kekecewaan dengan membuang dokumen hingga tempat sampah di lantai satu gedung karena Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) menunggak selama 4 bulan. Pemprov Malut pun berjanji akan melunasi tunggakan tersebut sebelum Lebaran Idul Fitri.
"Mereka buang tempat-tempat sampah dan berkas-berkas dari lantai 2, 3, dan 4, ke lantai 1," ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemprov Maluku Utara, Rahwan K Suamba kepada detikcom, Selasa (12/3/2024).
Aksi ASN protes itu terjadi di gedung kantor Gubernur Maluku Utara di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada Senin (4/3) sekitar pukul 10.00 WIT. Mereka kecewa karena pembayaran TPP yang dijanjikan Pemprov tidak terealisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena janji pembayaran Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) belum terealisasi, jadi mereka membuat keributan itu. TPP belum dibayar sejak November-Desember 2023 sampai Januari-Februari 2024," ujar Rahwan.
Lebih lanjut, Rahwan menuturkan, alasan pemprov belum membayar TPP para ASN karena fisik dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk APBD tahun 2024 belum ada sampai hari ini. Namun pemprov berjanji akan melunasi sebelum Lebaran Idul Fitri.
"(Pemprov belum membayar TPP ASN) karena dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk APBD tahun 2024 sampai hari ini belum ada fisiknya. (Sejauh ini) belum ada progres, kita tetap menunggu penyempurnaan APBD 2024 baru dibayarkan. Kita berharap sebelum lebaran sudah bisa," ujarnya.
"Saya percaya, setiap umat Islam telah mempersiapkan diri untuk kebutuhan selama Ramadan, apalagi ASN," imbuh Rahwan.
(ata/asm)
