.webp)
Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara angkat bicara soal wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Amir menegaskan hingga saat ini PPP masih berada di koalisi pemerintahan.
Hal itu disampaikan Amir Uskara saat konferensi pers di salah satu kafe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (29/2/2024). Amir awalnya menyinggung soal posisi PPP di pemerintahan.
"Kalau untuk 2024 pasca-Pilpres atau mungkin setelah pelantikan kita tentu belum tahu gimana sikapnya PPP (oposisi atau tidak) karena pasti akan kita bicarakan," kata Amir kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amir turut menyinggung posisi PPP yang saat ini berkoalisi dengan PDIP. Partai berlambang Banteng itu diketahui salah satu pihak yang getol menggulirkan hak angket.
"Tapi kalau terkait hak angket posisi PPP saat ini ada pemerintahan, sekalipun dalam konteks pilpres kita berkoalisi dengan PDIP," tambahnya.
Amir melanjutkan, sejumlah petinggi PPP saat ini berada di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski tak menegaskan menolak hak angket, tapi Amir menyebut dengan kondisi itu sudah bisa disimpulkan posisi PPP.
"Sekarang ini PPP punya 2 menteri di kabinet, 1 Wamen, bahkan ketua umum PPP (Muhammad Mardiono) itu utusan khusus presiden. Sekaitan dengan itu terkait pemerintahan saat ini saya kira posisi (PPP) sudah bisa dibaca," ujar Amir.
Dia juga mengklaim hubungan PPP di koalisi Pilpres tak terganggu, meski PPP tak menegaskan mendorong hak angket. Apalagi wacana itu, kata dia, baru digelindingkan oleh pihak tertentu.
"Kalau ada isu hak angket itu masih di luar kita belum bicarakan, kalau ada isu hak angket yang kita dengar cawapres ji, bukan orang partai, cawapres dan timnya bukan orang partai," katanya.
Menurut Amir sikap PPP terkait hak angket tentu akan dibahas secara khusus di DPP. Meski ada wacana dari segelintir kader internal agar PPP segera ambil sikap, keputusan akhir tetap DPP yang menentukan.
"Apapun itu di PPP ada mekanisme terkait keputusan ada di DPP kalau terkait kebijakan pusat. Kalau misalnya ada masukan, ada pertimbangan, kemarin misalnya Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur menyampaikan tidak ada atau belum ada untungnya melakukan hak angket," pungkas Amir.
Dilansir dari detikNews, isu hak angket awalnya digulirkan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Ganjar turut mendorong partai politik pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Usulan Ganjar tersebut langsung memperoleh respons dari pelbagai aktor politik.
Partai politik dalam barisan Koalisi Indonesia Maju (Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran kompak menolak usulan hak angket. Sementara partai politik dalam Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, dan PKS) yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin mendukung usulan hak angket dengan catatan menunggu keputusan PDIP sebagai inisiator.
(sar/ata)
