Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebut pemilu susulan sudah digelar di 783 TPS di 3 provinsi di Papua. Dari awalnya 1.297 TPS yang belum melakukan pencoblosan, kini tersisa 514 TPS yang akan menggelar pemilu susulan.
"Hingga 14 Februari malam itu masih ada 1.297 TPS yang belum coblos dan kemarin (15 Februari) sudah 783 TPS yang melaksanakan pemilu susulan. Hari ini tersisa 514 TPS yang belum," kata Irjen Mathius kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat (16/2/2024).
Irjen Mathius menjelaskan, secara keseluruhan jumlah TPS di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan sebanyak 15.213 TPS. Dia mengatakan, sebanyak 14.701 TPS telah melaksanakan pemungutan suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin saya sampaikan kita dari 15.213 TPS sudah dilaksanakan itu sekarang 14.701 TPS berarti sudah 95%. Ini kan berarti kemarin kan 1.297 sekarang tinggal 514 TPS atau 4,5%," ungkapnya.
Dia menyebut di Provinsi Papua masih ada 31 TPS yang belum melakukan pemungutan suara Pemilu 2024. Jumlah tersebut terbagi di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 19 TPS dan Kabupeten Waropen sebanyak 12 TPS.
"Mamberamo Raya itu 19 TPS. Ya mudah-mudahan itu bisa selesai hari ini. Kabupaten Waropen masih 12 TPS ini yang kemarin terlambat pengiriman ya," ucapnya.
Sedangkan di Provinsi Papua Tengah sebanyak 392 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Nabire juga belum melakukan pencoblosan. Hal ini karena insiden aksi anarkis oknum warga yang terjadi di Paniai beberapa waktu lalu.
"Di Provinsi Papua Tengah ini ada 392 TPS ini termasuk yang terbesar disumbang oleh Paniai akibat pembakaran, kami masih tunggu prosesnya itu ada 92 TPS," imbuhnya.
Mathius mengungkap, Provinsi Papua Pegunungan juga masih ada 91 TPS yang belum melaksanakan Pemilu. Jumlah itu terbagi di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.
"Provinsi Papua Pegunungan ini 91 TPS itu yang di Kabupaten Jayawijaya kemarin terakhir pas hari H kan ada masalah. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini itu ada 4 TPS. Kemudian Tolikara ada 87 TPS," kata Mathius lagi.
Mathius mengungkap, alasan tertundanya Pemilu di beberapa kabupaten tersebut adalah karena distribusi logistik. Menurutnya, faktor cuaca dan minimnya moda transportasi membuat penyaluran logistik Pemilu ke daerah itu menjadi terhambat.
"Ada beberapa faktor seperti tidak adanya transportasi, cuaca buruk, hingga faktor politik sistem noken yang digunakan di TPS-TPS itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, 1.297 TPS di 3 provinsi di Papua belum melakukan pencoblosan pada Pemilu 2024. Hal ini terjadi karena logistik pemilu telat tiba dan sebagian wilayah di Papua menggunakan sistem noken.
"Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem noken," ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri dalam keterangannya, Kamis (15/2).
Irjen Mathius menyebut sistem noken yang diterapkan oleh sebagian masyarakat itu sangat rawan terhadap konflik dan tarik ulur perebutan suara. Dengan begitu, kata dia, 1.172 TPS di Papua Tengah, 91 TPS di Papua Pegunungan, dan 34 TPS di Papua belum melakukan pencoblosan.
"Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial). Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan," ungkapnya.
"Seperti di Papua Pegunungan yang juga menggunakan sistem noken, 87 dari 1.083 TPS di Kabupaten Tolikara dan 4 dari 1.034 TPS di Kabupaten Jayawijaya harus melakukan pencoblosan ulang," sambung Mathius.
(asm/ata)