.webp)
Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel) Adi Suryadi Culla menilai ketiga capres tidak menampilkan perbedaan kritis soal kebijakan pendidikan saat debat terakhir Pilpres 2024. Adi menyebut, Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo belum memberikan solusi komprehensif terkait masalah pendidikan saat ini.
"Katakan lah konsep merdeka belajar, itu kurang dielaborasi, apakah konsep itu sudah tepat atau tidak?" ujar Adi kepada detikSulsel, Minggu (4/2/2024).
Adi menyebut Anies memang sempat mengungkit persoalan komersialisasi pendidikan yang tinggi. Anies turut menyinggung uang kuliah tunggal (UKT) mahal dan menyebabkan sejumlah mahasiswa terjebak pinjaman online (pinjol).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ganjar juga sempat menyinggung sedikit soal liberalisasi pendidikan, dia meminta itu dihentikan. Ada kaitannya juga soal UKT," ujar dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas ini.
Sementara Prabowo dianggap jelas tidak akan menyoroti hal itu karena gagasannya melanjutkan program pemerintah saat ini. Padahal, menurut Adi, publik menunggu kebijakan yang akan ditempuh oleh Anies dan Ganjar ketika mengkritik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.
"Anies juga tidak secara tajam menyoroti kebijakan soal pendidikan saat ini, yang kita tunggu kebijakan mana saat ini yang akan diubah kalau memang gagasannya perubahan," ujarnya.
"Okelah kalau Anies dengan Ganjar menyoroti adanya dampak yang tidak menguntungkan dari kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, cuma solusinya tidak kelihatan, tidak konkret," tambah Adi.
Adi menyebut, Anies maupun Ganjar sekadar mengemukakan dampak kebijakan merdeka belajar tersebut. Salah satunya dengan menuturkan jika kebijakan itu tidak menguntungkan bagi guru dan siswa maupun dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi.
"Cuma tidak dikemukakan solusinya, tidak kelihatan. Itu sebenarnya yang saya tunggu apakah akan mengubah atau melanjutkan. Kalau misalnya tidak melanjutkan apa garis besar yang mereka akan lakukan," ujar Adi.
Padahal, kata Adi, Anies seharusnya bisa tampil maksimal mengkritik kebijakan yang ada saat ini dengan latar belakangnya pernah menjabat menteri pendidikan. Namun, kelihatannya para capres cenderung tidak ingin menampilkan perbedaan yang tajam.
"Itu sangat penting dan seharusnya digali secara mendalam dalam tanya jawab tapi kelihatannya mereka menghindar dalam jawabannya. Jadi ada kecenderungan ini tidak menunjukkan perbedaan tajam untuk mengambil posisi konfrontatif seperti yang terjadi di debat-debat sebelumnya," katanya.
Kata Adi, ketiga capres kelihatannya menghindari blunder yang merugikan jelang pemungutan suara. Hal itu yang membuat mereka menghindari perbedaan tajam di tataran kebijakan pemerintah saat ini.
"Padahal yang justru ditunggu adalah sorotan yang diberikan oleh capres terkait kebijakan pendidikan. Tak hanya tema pendidikan, tema lainnya juga kurang mendapat sorotan seperti inklusi, juga kurang disoroti. Kelihatannya apakah kebijakan yang ditempuh sekarang apakah harus diubah atau tetap akan dipertahankan," jelasnya.
Pada debat terakhir ini, kata Adi, posisi masing-masing capres terkait tema yang ditawarkan tidak jelas. Mereka sekadar cari aman yang membuat tema kurang digali secara kritis.
"Kurang mengelaborasi posisi mereka terhadap kebijakan yang sedang berjalan. Padahal ada juga banyak yang mengkritik dan menuntut perubahan atas kebijakan," jelasnya.
Adi menduga para capres menghindari perbedaan menonjol untuk menghindari blunder yang merugikan jelang pemungutan suara. Tak hanya tema pendidikan, tema lainnya juga kurang mendapat sorotan seperti tema inklusi.
"Sorotan terhadap kebijakan sangat kurang. Itu bedanya dengan debat sebelumnya, ada kritik, ada pro dan kontra yang terjadi. Ini yang dihindari kelihatannya karena faktor tadi khawatir blunder," pungkas Adi.
Diketahui, KPU selesai menggelar debat kelima atau debat pamungkas yang diikuti capres malam ini. Debat kelima Pilpres 2024 ini digelar di JCC Senayan pada Minggu (4/2). Tema debat kelima ialah Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Teknologi Informasi, Kesejahteraan Sosial dan Inklusi.
(sar/hmw)
