Tom Lembong Ungkap Tujuan AMIN Tolak IKN

Tom Lembong Ungkap Tujuan AMIN Tolak IKN

Simon Selly - detikSulsel
Kamis, 01 Feb 2024 13:30 WIB
Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong. (Foto: Simon Selly/detikBali)
Foto: Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong. (Foto: Simon Selly/detikBali)
kupang -

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong berbicara soal alasan AMIN menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tom Lembong mengatakan, penolakan itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan lain yang lebih mendesak.

Melansir detikBali, Tom Lembong mengungkapkan ada keperluan masyarakat yang lebih mendasar ketimbang menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk pembangunan IKN baru. Salah satu yang cukup terasa yaitu tingginya harga pangan.

Selain itu, Tom Lembong menyebut masyarakat lebih membutuhkan lapangan pekerjaan hingga akses kesehatan yang baik. Dia juga menyebut saat ini biaya pendidikan terbilang tinggi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu semua jauh lebih mendesak dari pada membangun sebuah ibu kota baru," ujar Tom Lembong kepada detikBali di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (31/1/2024).

Lebih lanjut, Tom Lembong menyebut partisipasi publik tidak dilibatkan dalam perancangan Undang-Undang tenang IKN. Menurutnya, pembangunan IKN hanya untuk kepentingan segelintir orang, seperti pejabat dari Jakarta yang akan pindah ke Kalimantan Timur.

ADVERTISEMENT

"Misi kami (AMIN) terkait IKN itu sederhana, yaitu bahwa kita punya keperluan yang jauh lebih mendesak," terangnya.

Tom Lembong menambahkan, dana mencapai Rp 500 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan IKN lebih bermanfaat jika digunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Begitu banyak hal lain yang bisa dihasilkan dari uang sebesar itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong memaparkan program prioritas AMIN jika terpilih pada Pilpres 2024. Salah satunya program 40 kota agromaritim. Adapun, Kota Kupang masuk dalam program tersebut. Ia menjelaskan kota agromaritim adalah kota yang menjadi pusat pelayanan pertanian dan perikanan.

"Saya bisa menjamin semua proses akan dilakukan konsultasi publik dan masyarakat sipil serta pakar untuk menghindari konflik," kata Tom Lembong.




(asm/hmw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads