Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti 2 koridor Teman Bus di Makassar yang disetop gegara subsidi dicabut oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya juga menyindir soal tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum.
"Pemerintah harus bertanggungjawab mensubsidi semuanya. Tidak boleh tidak. Karena mau banyak isinya atau tidak, itu tidak boleh diberhentikan. Tidak bisa mandiri itu kalau angkutan umum massal," kata Ketua MTI Sulsel Mukhtar Thahir Syarkawi kepada detikSulsel, Kamis (11/1/2024).
Mukhtar mengatakan pihaknya sangat tidak setuju operasional Teman Bus untuk 2 koridor harus disetop lantaran subsidinya dicabut. Dia menilai seharusnya pemerintah daerah mengambil alih jika pemerintah pusat membatasi subsidi operasional Teman Bus Makassar tersebut.
"Kan bisa diambil dari pajak. Untuk apa kita bayar pajak kendaraan, untuk apa bayar macam-macam itu untuk kepentingan transportasi. Kalau pemerintah pusat tidak, ya, pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang bantu," bebernya.
Dia menuturkan membangun kesadaran masyarakat untuk naik angkutan umum cukup sulit. Sehingga, dengan operasional Teman Bus yang disetop itu akan membuat masyarakat semakin kesulitan untuk membangun kebiasaannya kembali menaiki angkutan umum.
"Taruhlah nanti ada lagi subsidinya. Dimulai lagi. Akan susah memulainya. Orang saja didorong naik angkutan umum itu luar biasa susahnya dengan berbagai macam cara. Sudah mulai orang naik, tiba-tiba disetop. Ya, orang pasti kecewa," tuturnya.
Dekan Fakultas Teknik UMI ini juga menilai subsidi Rp 80 miliar yang menghasilkan pendapatan Rp 3,6 miliar tidak masalah. Sebab, pada dasarnya subsidi itu merupakan stimulan untuk mendongkrak kesadaran masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum.
"Nda masalah. Namanya saja kan mendorong orang. Nanti semakin lama semakin meningkat. Sama saja kalau kita bikin usaha. Awalnya pasti dibantu dulu. Akhirnya nanti bisa untung," ungkapnya.
"Nda bisa. Angkutan umum itu nda bisa kalau dihitung dalam kerangka bisnis. Memang disubsidi, tapi bagaimana supaya subsidinya semakin lama semakin kurang. Nah, itulah cara kita mendorong orang untuk naik angkutan umum," lanjut Mukhtar.
Di sisi lain, Mukhtar turut menyoroti penempatan halte yang perlu untuk dibenahi dan memperhatikan koneksivitas antara satu halte dengan halte berikutnya. Dia menyebut koneksivitas antar halte dapat dicontoh dari model Trans Jakarta di DKI Jakarta.
"Apalagi kalau kita bicara koneksivitas. Dari koridor 2 bisa naik lagi koridor 3 dan seterusnya. Kalau terkoneksi, itu lebih bagus lagi. Kalau Anda naik angkutan umum Jakarta satu kali, bisa kemana-mana. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik maka orang akan naik," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
(ata/ata)