.webp)
Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mengungkap sebanyak 149 kasus korupsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sampai pada tingkat pengadilan sepanjang tahun 2023. Kasus korupsi tersebut didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tahun 2023 ini BUMN paling banyak, ada 42 perkara yang berkaitan dengan BUMN," kata Wakil Ketua ACC Sulawesi Hamka kepada wartawan, Senin (8/1/2024).
Hamka menyampaikan bahwa pada tahun 2023 terdapat 149 kasus korupsi yang sampai pada tingkat pengadilan. Kemudian terdapat dua kasus yang berasal dari luar Sulawesi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua perkara yang di luar Sulsel, itu ditangani oleh KPK. Pertama itu kasus pembangunan Gereja di Mimika, kedua soal suap Bupati Membramo Tengah," ujar Hamka.
Dari sejumlah kasus tindak pidana korupsi tersebut jumlah terdakwa paling banyak adalah dari pegawai swasta sebanyak 58 orang. Sementara Aparatur Sipil Negara menempati posisi kedua sebagai terdakwa kasus korupsi tahun 2023.
"Ada kenaikan kalau 2022 itu ASN yang terbanyak 41 terdakwa 36 swasta, di tahun 2023 swasta 58 ASN 42," sebutnya.
Selain itu, juga terdapat kasus korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa. Sepanjang tahun 2023 sudah 100 kasus korupsi dana desa yang disidangkan.
"Kalau di data kami yang berkaitan dengan dana desa itu mulai 2017-2023 sudah ada 100 kepala desa yang disidangkan," ujarnya.
Hamka berharap kepada aparat penegak hukum (APH) agar kasus korupsi di Sulsel ditindak dengan transparan dan akuntabel. Hamka juga menyampaikan agar informasi penanganan korupsi dapat diakses dengan mudah.
"APH harus menyampaikan informasi terkait penanganan perkara secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat," ungkapnya.
(ata/ata)
