.webp)
Aktivis perempuan menyoroti keputusan tim seleksi (timsel) karena tidak meloloskan satu pun perwakilan perempuan dalam pengumuman 10 besar calon anggota KPU Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya menilai timsel mengabaikan kesetaraan gender sebagai aspek mewujudkan pemilu yang adil.
Aktivis Perempuan Sulsel Rosniaty Aziz menyayangkan sikap timsel yang hanya meloloskan kandidat laki-laki. Padahal, kata dia, afirmasi kepada perempuan memungkinkan untuk dilakukan keberpihakan.
"Sangat disayangkan jika dalam proses seleksi tidak ada satupun perempuan yang terpilih. Memaknai langkah afirmasi bagi perempuan memang dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkannya," kata Rosniaty Aziz kepada detikSulsel, Kamis (14/12/2023)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roisniaty mengatakan langkah afirmasi agar ada perwakilan perempuan perlu dilakukan sepanjang kondisinya memungkinkan. Afirmasi kepada perempuan, kata dia, adalah pembuktian untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu pada perspektif gender.
"Seharusnya, sepanjang kondisinya memungkinkan dilakukan Langkah afirmasi, maka keberpihakan itu menjadi penting," katanya.
Rosniaty Aziz mengatakan lingkungan yang tidak sensitif gender menjadi tantangan perempuan dalam persaingan sebagai calon penyelenggara pemilu. Pihaknya mendorong agar semua pihak tidak lagi mengabaikan afirmasi perempuan dalam seleksi apapun.
"Dalam prakteknya ternyata kita menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mengikuti seleksi sebagai calon penyelenggara. Salah satunya lingkungan politik yang tidak sensitif gender," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, timsel mengumumkan 10 calon anggota KPU Jeneponto, Sulsel yang lolos tahap seleksi kesehatan dan wawancara. Tiga di antara yang lolos merupakan petahana komisioner KPU Jeneponto dan tanpa perwakilan perempuan.
Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPU Jeneponto periode 2024-2029 dengan Nomor: 18/TIMSELKK-GEL.10-PU/04/73/2023 itu tanpa ada perwakilan perempuan. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Ketua Timsel Arrijani dan Sekretaris Timsel Muhammad Jufri yang diterbitkan pada, Rabu (13/12).
"Affirmative action mengatur agar diusahakan ada keterwakilan perempuan kalau bisa 30%, sudah kami usahakan tapi kita juga tidak bisa mendegradasi nilai calon lain hanya karena dia laki-laki misalnya," ujar Arrijani kepada detikSulsel, Rabu (13/12).
Pihaknya mengaku tetap objektif menilai dengan hasil keputusan tanpa ada perwakilan perempuan. Meski dilematis, lanjutnya, objektivitas dan keadilan tetap harus terjaga.
"Kami tetap objektif dalam menilai meski tetap patuh ada semua aturan termasuk affirmative action. Dilematis memang tapi objektivitas dan rasa keadilan para calon tetap kami jaga," ujar Arrijani.
(sar/hsr)
