.webp)
Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) memberi perhatian khusus soal maraknya caleg dari kerabat kepala daerah yang memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pileg 2024. Bawaslu Sulsel memastikan mengantensi kasus yang ditangani Bawaslu kabupaten/kota dan panwascam tersebut.
"Yang itu di Parepare, Pinrang dan Toraja itu sementara kita masih dalami laporannya. Kita tidak bisa serta merta melakukan tindakan, syarat formal dan materil harus terpenuhi," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli kepada detikSulsel, Kamis (7/12/2023).
"Iya (diatensi), rata-rata kan maju semua caleg ini kerabatnya kepala daerah," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mardiana mengaku sudah memonitoring sejumlah kejadian, seperti yang terjadi di Pinrang, Parepare dan terakhir di Toraja. Pihaknya memastikan penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota dan Panwascam terus dipantau.
"Biasanya kita minta Panwascam membuat laporan hasil pengawasannya, jadi ada LHP dokumentasi dan sebagainya," ujar Mardiana.
Jika itu memang ada indikasi kuat, Mardiana mengatakan Bawaslu kabupaten/kota harus melakukan penelusuran awal terkait data dan informasi yang didapatkan dari Panwascam.
"Pokoknya mereka ini berkoordinasi sebelum pengambilan keputusan di tingkat lokal," jelasnya.
Mardiana memastikan, Bawaslu Sulsel juga akan menyampaikan ke publik perkembangan tiap kasus. Termasuk dugaan pemanfaatan sejumlah ASN yang terlibat politik praktis.
"Kami juga akan sampaikan tabulasi data terkait ini, menunggu rekap," katanya.
Dia mengingatkan, kepada jajarannya agar tidak pandang bulu meski kasus itu melibatkan pejabat di daerahnya. Mardiana meminta, jangan sampai penyelidikan sejumlah kasus kandas karena adanya intervensi.
"Selama memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan pidana akan kita proses tanpa pandang bulu. Misalnya ada potensi politik uang itu masuk pidana, sentra Gakkumdu akan melakukan kajian dan pendalaman hukumnya," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
Anggota Bawaslu Sulsel Abdul Malik menambahkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota telah melakukan imbauan agar mewanti-wanti jangan sampai terjadi pengerahan ASN untuk mendukung caleg tertentu. Jika ditemukan pelanggaran itu, maka dipastikan akan ditindak tegas.
"Mengingat salah satu fokus pengawasan dalam kampanye ini adalah netralitas ASN yang juga menjadi isu krusial dalam tahapan kampanye pemilu 2024," ujar Abdul Malik.
Diketahui, marak sejumlah kasus caleg kerabat kepala daerah memanfaatkan ASN perangkat daerah di pileg. Mereka diduga menggunakan kekuasaan kepala daerah untuk menginstruksikan ASN mendukungnya.
Seperti dugaan mobilisasi ASN untuk caleg anak Bupati Pinrang saat itu Andi Azizah Irma. ASN Pemkab Pinrang diduga dimobilisasi untuk memenangkan Andi Azizah Irma sebagai caleg DPRD Sulsel.
"Saya selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pinrang dengan tegas mengatakan bahwa mobilisasi ASN di Kabupaten Pinrang potensi terjadi," kata Komisioner Bawaslu Pinrang Ruslan kepada detikSulsel, Senin (4/12).
Termasuk kejadian di Parepare yang melibatkan putra Wali Kota Parepare, Taufan Pawe saat itu. Camat Bacukiki Saharuddin dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan mendukung Muh Ilhamsyah anak Taufan Pawe.
Terakhir, anggota DPRD Toraja Utara Ratte Salurante mengungkap kepala sekolah (Kepsek) dipaksa mencari suara untuk memenangkan istri dan anak Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Agustina Mangande dan Fherino Sakti Bassang yang maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Ratte meminta Bawaslu Toraja Utara untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Saya dapat laporan dari banyak masyarakat bahkan kepala sekolah kalau tim kampanye caleg itu menyuruh kepala sekolah mencari suara untuk istri dan anak bupati di Pileg nanti," kata Ratte Salurante kepada detikSulsel, Kamis (7/12).
