.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin bertemu dengan nelayan di Kabupaten Takalar. Para nelayan menyampaikan keluhan terkait perizinan dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk melaut.
Pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Muh Ilyas dan Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad itu berlangsung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba, Minggu (3/12). Bahtiar awalnya mengatakan persoalan kelautan dan perikanan harus didengarkan langsung melalui nelayan.
"Kalau kita lihat pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur, serta Pantai Selatan itu potensinya luar biasa dan masalah perikanan dan kelautan ini harus kita dengarkan langsung dari nelayan," kata Bahtiar dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahtiar mengatakan perizinan kapal yang telat keluar itu bertentangan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia pun akan memberikan atensi terkait perizinan tersebut.
"Tentu inikan tidak sesuai dengan harapan Presiden. Beliau sudah berkali-kali menyampaikan soal kemudahan izin usaha. Kenapa yang seperti ini belum selesai. Tentu bahan masukan buat saya untuk mencari solusi," paparnya.
Selain izin usaha kapal, Bahtiar juga menerima keluhan dari nelayan terkait ketersediaan BBM jenis solar yang terbatas. Hal inilah yang kemudian akan menghambat para nelayan untuk melaut.
Menurut Bahtiar, Pertamina telah menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Dia mengaku akan mendorong agar kuota BBM bagi nelayan ditambah dan masalah ini pun dapat teratasi dengan baik.
"Kemudahan akses permodalan sudah kita upayakan dan segera saya tindak lanjuti masukan masyarakat. Khususnya terkait kemudahan perizinan ini dan ketersediaan bahan bakar," jelasnya.
Di satu sisi, Bahtiar juga menyebut Pemprov Sulsel telah memberikan bantuan berupa water break. Program ini diniatkan agar keselamatan dari para nelayan tetap diperhatikan.
"Terutama Pantai Barat. Ini ada kesulitan pada saat angin Barat, kapal-kapal kalau tidak ada penghalangnya langsung laut lepas, akan terhempas dan terpelanting. Maka harus dibuatkan break water, tetapi ini membutuhkan biaya yang besar," bebernya.
Dia menuturkan saat ini, pembangunan water break itu telah rampung sepanjang 300 meter lebih. Sementara untuk tahap kedua akan dilanjutkan dengan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.
"Walaupun demikian kami dari Pemprov sudah berupaya beberapa hal. Sudah kita lakukan ada Dana Alokasi Khusus untuk break water di daerah ini, patut kita syukuri," ujarnya.
Bahtiar kemudian mengungkap, jumlah nelayan di Kabupaten Takalar berjumlah 16.000 orang dari total 200 ribu nelayan di Sulsel. Kesejahteraan para nelayan inilah yang akan dipikirkan secara matang olehnya.
"Untuk pertama kali dalam sejarah Pemerintahan Sulsel. Teman-teman boleh cek alokasi APBD Sulsel mungkin dalam 5-10 tahun terakhir. Ini untuk sektor kelautan dan perikanan, mungkin di zaman kepemimpinan kami dan memberikan perhatian paling tidak untuk rumpon dan terumbu karang buatan," tutupnya.
(hsr/hsr)
