.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mempertimbangkan untuk menyerahkan kembali pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere ke Pemkot Makassar. Namun apabila aset tersebut dilimpahkan, konsekuensinya akan berdampak pada status dan pelayanan di Paotere.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel Muh Ilyas mengatakan proses penyerahan aset itu harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Paotere sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), pun akan turun status menjadi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) jika rencana itu disetujui.
"Kalau mau diserahkan kembali (ke Pemkot Makassar) kita harus men-downgrade itu statusnya. Jadi kita harus meminta ke pusat lagi ke kementerian untuk menjadikan itu sebagai pelabuhan TPI," kata Ilyas kepada detikSulsel, Jumat (1/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ilyas melanjutkan jika statusnya menjadi TPI, maka aktivitas bongkar muat tidak bisa dilakukan di Paotere. Seluruh aktivitas tersebut mesti dialihkan ke PPI Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.
"Kapal tidak boleh lagi membongkar di situ (Paotere), tidak ada perizinan boleh dikeluarkan, tidak ada BBM tersedia di situ. Semua nelayan itu harus bergeser ke Untia," tegasnya.
Dia menegaskan kebijakan itu ditetapkan dalam peraturan KKP. Di satu sisi, Ilyas menilai kebijakan tersebut bisa berdampak mengoptimalkan kinerja PPI Untia yang pengelolaannya di bawah kementerian.
"Karena Untia bisa hidup sebenarnya. Cuma sekarang, tanya nelayan dulu, mau nggak (kalau aktivitas bongkar muat dihentikan di PPI Paotere)" ucapnya.
Ilyas mengaku menyayangkan jika Paotere tidak bisa melakukan aktivitas bongkar muat. Pasalnya PPI Paotere sudah dilengkapi pelabuhan atau dermaga untuk kapal bersandar.
"Kalau dijadikan TPI, tempat pelelangan ikan, sayang sekali gitu loh. Karena ada pelabuhan tapi tidak bisa lagi kapal di situ bersandar. Aturan pelabuhan perikanan begitu, bukan kita yang atur ini, pusat," tegas Ilyas.
Ilyas menjelaskan PPI Paotere awalnya memang merupakan aset Pemkot Makassar. Pada masa kepemimpinan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, aset itu kemudian dilimpahkan ke Pemprov Sulsel seiring perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
"Memang perintah undang-undang untuk menyerahkan itu, maka diserahkanlah ke Provinsi oleh Pak Iqbal waktu itu menjabat Pj Wali Kota, diserahkan dalam bentuk P3D (personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi)" ujarnya.
Saat ini lanjut dia, aset PPI Paotere secara de jure sudah di tangan Pemprov Sulsel. Namun secara de facto, pengelolaannya yang menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) masih ditangani Pemkot Makassar.
"Pengelolaannya itu sampai saat ini masih dikelola Kotamadya keseluruhan, baik parkirannya, baik PPI-nya. Jadi kita itu tugasnya baru tahun ini kalau tidak salah, baru ngambil yang pendaratan tambak labuh masuk ke PAD," tutur Ilyas.
Namun Ilyas menekankan jika persoalan ini bukan hanya sebatas urusan PAD saja. Pihaknya berharap ada kolaborasi antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar membangun PPI Paotere sembari mengkaji aturan kerja samanya.
"Kalau saya, kita berpikir bagaimana caranya supaya ini Paotere kita seriusi bersama. Kalau memang sudah menjadi PPI, yasudah PPI saja. Kita urusi betul-betul ini, kalau ada anggarannya Pemkot misalnya untuk memperbaiki, tinggal cari saja bagaimana cara memperbaiki, tinggal cari alas hukumnya agar anggaran Kotamadya bisa mengurusi di situ," paparnya.
Pihaknya pun menyambut baik jika PPI Paotere mau diserahkan ke Pemkot Makassar. Ilyas akan menjalankan kebijakan dari Pj Gubernur Sulsel yang tujuannya demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
"Kalau arahannya beliau (Pj Gubernur Sulsel) untuk menyerahkan kembali, kita akan segera mengkoordinasikan ke pusat dulu," imbuh Ilyas.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
"Begitu pasar kemarin Paotere itu pasar hitam namanya itu. Saya kira kita akan diskusi dengan kota. Kalau memang itu lebih efektif dikelola oleh kota, serahkan saja," kata Bahtiar kepada wartawan.
PPI Paotere Jadi Pasar Ikan Modern
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku sudah menyampaikan permohonannya kepada Bahtiar agar PPI Paotere diserahkan ke Pemkot. Dia berencana akan menjadikan Paotere sebagai pasar ikan modern.
"Nah sehingga kalau kita dipercayakan kembali kita siap untuk membangun Paotere yang modern tapi berbasis tradisional, berbasis tradisi masyarakat di situ," beber Danny kepada detikSulsel, Kamis (30/11).
Danny mengatakan siap menggelontorkan anggaran untuk pembenahan jika PPI Paotere resmi dikelola kembali Pemkot Makassar. Saat ini pihaknya masih menunggu proses penyerahannya jelas.
"Kita siapkan anggaran. Cuma kan yang jelas penyerahannya jelas. Belum ada sampai sekarang. Sudah kita siapkan kemarin, makanya kita ragu-ragu juga," imbuhnya.
Pedagang Harap Perbaikan Jalan
Sementara pedagang ikan, Muhammad Ali (50) berharap ada perbaikan jalan di PPI Paotere. Drainase sebagai saluran pembuangan juga diminta diperhatikan.
"Alangkah bagusnya seumpama kita masuk toh, diperbaiki lagi jalannya. Intinya kan di sini kalau hujan tidak ada tempat pembuangannya," ucap Ali saat ditemui di PPI Paotere, Jumat (1/12).
Ali mengaku saluran di PPI Paotere terganggu. Pasalnya pedagang juga kerap membuang sampah di saluran sehingga menyumbat aliran air.
"Ada memang (saluran air), dulu kan ada. Tapi kan banyak sekali di sini penjual ikan, dimana mau dia buang seenaknya saja membuang," tuturnya.
Dia turut menyoroti jalanan PPI Paotere yang kerap tergenang saat hujan. Situasi ini dianggap bisa mengganggu aktivitas jual beli di lokasi.
"Kan kalau hujan, artinya tidak bisa lari (air tidak mengalir), tidak tahu lari kemana, karena tersumbat," tandasnya.
Simak Video "Danny Pomanto Dedikasi 'Anak Lorong' Untuk Kota Makassar"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
