Saran Banggar DPRD Makassar Tunda Kenaikan Insentif RT/RW Jadi Rp 1,25 Juta

Makassar -

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyarankan agar insentif ketua RT/RW yang diusulkan naik menjadi Rp Rp 1,25 juta ditunda untuk sementara. Pihaknya mempertimbangkan situasi tahun politik tahun depan.

Rencana kenaikan insentif ketua RT/RW diketahui diusulkan Pemkot Makassar lewat Rancangan APBD Pokok 2024. Di satu sisi, Banggar DPRD Makassar mengusulkan agar rencana itu diajukan di APBD Perubahan 2024 atau selepas pemilihan legislatif (pileg).

"Artinya kalau soal kenaikan kita harapkan di (APBD) Perubahan 2024 baru kita naikkan. Jadi biar lewat dulu (pemilihan) legislatif, karena inikan bahaya nanti," ucap Koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali alias ARA kepada detikSulsel, Sabtu (18/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ARA menyinggung usulan kenaikan insentif ketua RT/RW ini rawan dimanfaatkan di menjelang tahun politik. Dengan begitu, dia menganggap usulan kenaikan RT/RW tidak dibahas sekarang untuk direncanakan direalisasikan awal tahun depan.

"Kalau saya, kita usulkan tahun depan (baru dibahas usulan kenaikan insentif RT/RW), bukan sekarang. Karena itu tadi, kita takut ini ada yang memanfaatkan secara politik," tuturnya.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh potensi kerawanan di balik usulan kenaikan insentif RT/RW menjelang tahun politik. Namun kata ARA, Pemkot Makassar lebih baik melaksanakan Pemilu Raya Ketua RT/RW lebih dulu, lantaran posisi ketua RT/RW masih berstatus penjabat (Pj).

"Kita ini orang-orang politik semua lah ya. Kenaikan itukan harus usulan dari DPRD bersama Pemerintah Kota. Kedua, yang harus diperhatikan adalah RT/RW yang kemarin itukan banyak. Yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana pemilu raya. Itukan harus dilaksanakan," imbuh ARA.

Wakil Ketua DPRD Makassar menuturkan kenaikan insentif RT/RW perlu dikaji lebih mendalam. Dia ingin diberitakan gambaran data yang jelas terkait kondisi RT/RW di Makassar saat ini.

"Kita mau data terkait RT/RW. Ini belum ada diberikan kepada Badan Anggaran, berapa jumlahnya, by name by adress, by phone, harus lengkap. Kita mau cek. Karena kan begini, ada yang dapat (insentifnya) Rp 1 juta, ada di bawah Rp 1 juta," ujarnya.

ARA Usul Gaji Laskar Pelangi Naik

ARA menekankan pihaknya bukan menolak usulan kenaikan insentif RT/RW yang diajukan Pemkot Makassar. Usulan itu bisa diakomodir jika gaji Laskar Pelangi juga bisa dinaikkan.

"Kalau mau naikkan insentif RT/RW, Laskar Pelangi juga dinaikkan jadi Rp 2 juta. Saya mengusulkan mengusulkan Laskar pelangi dinaikkan Rp 2 juta rupiah, (dari) Rp 1,5 menjadi Rp 2 juta," ungkap ARA.

Menurutnya, kesejahteraan Laskar Pelangi sebagai pegawai non-ASN Pemkot Makassar harus diperhatikan. Dia menganggap Laskar Pelangi punya beban kerja yang berat.

"Laskar Pelangi inikan kerjanya banyak loh. Justru Laskar Pelangi ini yang paling sibuk, banyak pekerjaan-pekerjaan ASN ini ditutupi oleh Laskar Pelangi," bebernya.

ARA menyoroti usulan Pemkot Makassar yang dinilai serba nanggung. Rencana Pemkot Makassar menambah insentif ketua RT/RW sebesar Rp 250 ribu dari gaji Rp 1 juta saat ini, dinilai cukup kecil.

"Itukan mau naiknya Rp 250 ribu. (Kalau) Rp 250 ribu ngapain, terlalu kecil naiknya. Kalau saya, ketua RT/RW dinaikkan sekaligus Rp 2 juta. Jangan Rp 250 ribu," sebut ARA.

"Sama Laskar Pelangi dari Rp 1,5 juta naikkan menjadi Rp 2 juta. Jangan nanggung. Apalagi kan sekarang tahun-tahun politik. Sudahlah kita tahu itu semua. Jangan nanggung kalau kerja-kerja begitu," tambahnya.

ARA kembali menekankan jika usulan Pemkot Makassar masih akan dikaji. Banggar DPRD Makassar akan membahas perkembangannya lebih lanjut.

"Inikan masih pembahasan, masih lama. Jadi nanti kita lihat perkembangannya," imbuh ARA.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Insentif Diusul Bertambah Rp 250 Ribu

Diketahui, insentif ketua RT/RW di Makassar saat ini Rp 1 juta. Pemkot Makassar mengusulkan penambahan sebesar Rp 250 ribu sehingga insentifnya menjadi Rp 1,25 juta per bulan.

"Namanya juga usulan, itu tergantung persetujuan DPRD. Mungkin Rp 250 ribu ketemunya (kenaikan insentif RT/RW)" kata Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman saat dihubungi, Sabtu (19/11).

Helmy menuturkan kenaikan insentif tersebut sudah diproyeksikan di Rancangan APBD 2024. Pihaknya sisa menanti usulan itu dibahas dan disetujui DPRD Makassar untuk direalisasikan mulai awal tahun depan.

"Itu di perencanaan APBD sudah kita bunyikan. Kemarin waktu RKPD memang belum sempat dimasukkan, tapi di tengah pembahasan KUA-PPAS APBD kita sudah sampaikan," tuturnya.

Dia menilai insentif RT/RW sudah lama tidak mengalami kenaikan. Pihaknya turut mempertimbangkan beban kerja ketua RT/RW yang akan bertambah pada momen politik tahun depan.

"Salah satu faktor juga kan tahun depan ada dua agenda politik. Dua agenda politik itu kan butuh juga keterlibatan RT/RW. Sementara RT/RW-kan tidak termasuk ke dalam panitia," kata Helmy.

Di tahun politik itu, ketua RT/RW akan terlibat dalam menjaga kelancaran pesta demokrasi di Kota Makassar. Mereka juga dituntut menjaga netralitasnya.

"Jadi harus netral, untuk menjaga kenetralannya, menghitung beban tugasnya semakin berat, itu salah faktor yang kita perhitungkan dalam kenaikan," jelasnya.