.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) atau pencapaian kinerja pencegahan korupsi di Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami kenaikan. Namun Pemkot Makassar tetap diminta meningkatkan tata kelola pemerintahannya demi pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pencegahan Wilayah Sulawesi Selatan KPK RI Tri Budi Rahmanto saat sosialisasi antikorupsi di Ruang Rapat Banggar DPRD Sulsel, Selasa (14/11). Dari data yang dirilis KPK dalam pertemuan itu, indeks MCP Pemkot Makassar 68% di tahun 2021, naik menjadi 82% di tahun 2022.
"Untuk MCP lumayan meningkat dibanding tahun 2021. 2021 sekitar 60%, kemudian 2022 80%," ungkap Tri kepada wartawan, Selasa (14/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menuturkan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Makassar juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, nilainya di angka 60%, lalu naik menjadi 66,40% di tahun 2022.
"SPI-nya juga naik dari 60 jadi 66. Meskipun untuk SPI masih di bawah rata-rata nasional 68," tambahnya.
Tri mengatakan indeks MCP dan SPI Kota Makassar masih perlu ditingkatkan. Dia mengingatkan agar pengelolaan APBD yang menjadi indikator penilaian patut dibenahi.
"Memang kami berharap untuk tahun ini MCP maupun SPI-nya dari Kota Makassar meningkat, terutama yang ditanyakan area APBD yang masih rendah yang harusnya bisa dicapai lebih baik lagi," tuturnya.
"Terkait juga dengan hibahnya kalau bisa yah Perwali-nya dulu dilakukan perbaikan yang mengacu pada Permendagri 77 tahun 2020. Kan terkait dengan hibah bansos dan sebagainya itu mengacunya ke sana," ujar Tri.
Menurutnya, penyusunan dan pengelolaan APBD rentan terjadi korupsi. Dia mengingatkan agar Pemkot bersama DPRD Makassar harus bersinergi untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
"Tadi kami sudah sampaikan bahwa ikuti saja regulasi yang ada ini. Kalau misalkan ada tahapan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai tahapan atau jadwal di regulasi, berarti kami akan melihat itu sebagai salah satu clue adanya sesuatu terkait terhadap rencana pengadaan itu," paparnya.
"Nah kami mendorong agar pemerintahan daerah bersama DPRD ikuti regulasi yang ada sehingga tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwalnya sehingga jika ini tepat waktu, tadi lelang dini bisa dilakukan, serapan anggaran bisa lebih baik lagi," tambah Tri.
Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengakui upaya pencegahan korupsi masih harus ditingkatkan. Dia menyadari ini bukan hal yang tidak mudah.
"Jadi pertama bahwa image belum bersih pemerintah itu masih melekat karena kita punya sejarah yang kurang bagus kan sebelumnya. Tapi kenyataannya kan kita punya (MCP dan SPI) sudah bagus," ucap Danny.
Apalagi lanjut dia, stigma masyarakat perlu diubah. Walaupun indeks MCP dan SPI di Makassar sudah meningkat.
"Cuma kan presepsi masyarakat belum bagus, walaupun sudah hampir kan sudah katakan (indeks SPI) 68 masih sedikit, cuma persepsi itu masih merah," imbuhnya.
(sar/ata)
