.webp)
Calon Presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan sama sekali tidak menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) saat memaparkan visi misinya di acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Anies hanya tersenyum dan mengedipkan mata.
Respons tersebut diperlihatkan Anies usai membawakan materi di Silaknas ICMI di Makassar, Minggu (5/11/2023). Awak media menanyakan ketegasan Anies apakah akan melanjutkan IKN atau tidak.
Anies sontak tersenyum dan hanya mengedipkan mata. Dia tak mengomentari soal kelanjutan IKN yang tak masuk dalam visi misinya sebagai bacapres di Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah yah cukup," ujar Anies lalu beranjak meninggalkan lokasi wawancara.
Dalam Silaknas ICMI, Anies memaparkan visi misinya mengawali dengan membahas soal ketimpangan pembangunan di Indonesia. Anies mengaku baru merasakan ketimpangan ketika kembali ke Indonesia usai belajar di luar negeri.
"Seorang anak yang dilahirkan di sebuah provinsi yang tingkat ketimpangannya berada di bawah punya prospek kehidupan berbeda. Dari situlah kemudian muncul inspirasi Indonesia mengajar yang mengirimkan guru-guru ke berbagai wilayah di Indonesia sampai hari ini program itu masih jalan sampai pelosok yang susah dijangkau," ujar Anies.
Selanjutnya, Anies memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) mesti diselesaikan bangsa ini usai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurutnya, rakyat tidak cukup hanya satu tanah air tetapi juga kemakmuran.
"PR terakhir fase ini, yang harus dilakukan tidak cukup satu tanah air, tapi harus satu kemakmuran dimana semua punya kesempatan yang sama. Dan kita lihat hari ini belum, kita lihat faktanya," kata Anies.
"Faktanya, hari ini satu negara beda kesempatan, 8 dari 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi berada di kawasan Indonesia timur. 9 dari 10 perguruan tinggi terbaik terpusat di Pulau Jawa. 82 persen kawasan industri terpusat di kawasan Indonesia barat," lanjut Anies.
Menurutnya, tidak ada namanya persatuan jika tidak ada kesetaraan dan keadilan. Dia memaparkan data pada 2013 lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2013 lalu rata-rata di angka 69. Sepuluh tahun kemudian pada 2023, angkanya sudah mencapai 74.
"Tahun 2013, 10 tahun yang lalu IPM rata-rata 69, sekarang 74. Lalu 2022, bapak ibu lihat (peta kawasan Indonesia timur) angkanya 69 artinya tertinggal 10 tahun. Angka IPM Indonesia barat 69 itu 2013 dan di Indonesia Timur angkanya 64. Hari ini timpangnya, selisih 10 tahun. Pertanyaannya mau diteruskan?" tanya Anies.
Untuk diketahui, Anies sebelumnya juga enggan membahas soal IKN saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulsel, Kamis (13/7) lalu. Saat itu Anies menilai, program yang direncanakan dengan baik akan memiliki dasar yang kuat dan tidak perlu otot politik untuk melaksanakannya.
"Bapak ibu semua kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada, dan di dalam bapak ibu mengelola program, bapak ibu tentu pernah merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan," kata Anies.
(ata/asm)
