.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengumpulkan 1.050 kepala desa (Kades) se-Sulsel. Para kepala desa itu diminta untuk mengucapkan ikrar netralitas jelang Pemilu 2024 hingga menolak politik uang.
Pantauan detikSulsel, pada Senin (23/10/2023) di Hotel Claro Makassar, pertemuan tersebut digelar dengan tajuk Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dengan para Kepala Desa. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempuni, dan Kepala Kejati Sulsel Leonard Eben Ezer Simajuntak.
Tampak pula hadir Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli. Serta jajaran Pemprov Sulsel lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kegiatan ini diawali dengan pengucapan ikrar oleh para kades yang disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulsel Bahtiar bersama Forkopimda. Poin pertama, para kades berjanji untuk menegakkan asas netralitas jelang Pemilu 2024.
"Satu, akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum maupun selama sesudah pelaksanaan Pemilu tahun 2024," ucap para kades.
Setelah itu, mereka juga berikrar untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak memihak kepada calon tertentu. Selain itu, para kades tersebut memastikan untuk bijak dalam bermedsos.
"Dua. Menghindari konflik kepentingan. Tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," tegas mereka.
"Tiga, menggunakan media sosial secara bijak. Tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong," sambung para kades.
Kemudian, poin keempat, mereka menegaskan untuk tidak melakukan politik uang. Baik dalam konteks menerima ataupun memberi.
"Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun," ungkapnya.
Di satu sisi, Bahtiar menuturkan kegiatan ini merupakan pengingat kepada para kades. Sebab dalam waktu yang tidak lama, kampanye Pemilu 2024 akan digelar.
"Di tengah kita beberapa hari ke depan, bulan depan memasuki masa kampanye dan tahapan pemilu dan pilkada serentak," ujarnya.
Dia juga menyinggung soal tugas kades untuk menyukseskan persiapan Pemilu. Hal ini disebut senada dengan aturan yang berlaku.
"Tugas kepala desa dalam pemilu sudah diatur di UU No 7 tahun 2017 pasal 434 ayat 2 kita harus mendukung penyiapan beberapa fasilitas dan bantuan," bebernya.
Bahtiar pun kemudian kembali mengingatkan agar para kades berhati-hati dalam menggunakan gawai dan berselencar di dunia maya. Apalagi saat ini dia menyebut ada polisi siber yang memantau aktivitas masyarakat di dunia maya jelang Pemilu 2024.
"Aktivitas manusia ada juga di handphone, dulu di dalam nyata semua. Sekarang aktivitas kita juga ada di dunia Maya virtual," sebutnya.
"Sekarang masalahnya buka-buka handphone like, subscribe, foto, video segala macam. Inilah ketika ikrar, diingatkan jangan sampai nanti kita dipersoalkan kawan-kawan Bawaslu. Karena sekarang ada patroli siber, aktivitas di handphone semua dilihat," lanjut Bahtiar.
(ata/asm)
