.webp)
DPRD Kota Makassar meminta pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN khususnya di 11 SKPD Pemkot Makassar ditunda imbas realisasi APBD rendah. Hal ini dilakukan sembari dilakukan evaluasi kinerja pejabat.
"Ya, pasti TPP di-pending dong, masa kegiatannya tidak jalan, TPP-nya berjalan. Kedua, evaluasi juga kinerja dari SKPD terkait tersebut," kata Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali alias ARA kepada detikSulsel, Sabtu (21/10/2023).
ARA turut mendesak Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengevaluasi kinerja pejabatnya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan apalagi sudah menjelang akhir tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami minta ini pemerintah dalam hal ini, wali kota itu harus melakukan evaluasi kinerja terhadap SKPD tersebut," tegasnya.
Legislator Fraksi Demokrat ini menambahkan persoalan rendahnya APBD ini harus diusut tuntas. Jika memang kinerja pejabat yang tidak maksimal, dia mendesak dilakukan mutasi jabatan.
"Ya, harus dievaluasi, ini kan kalau mau, diganti kepala dinasnya lah, cepat realisasinya biasanya. Tapi kan harus ditanya ke dinasnya, kenapa serapan anggaran rendah? Kenapa dia tidak mau jalankan?" ucap ARA.
Menurutnya Pemkot Makassar harus mengetahui lebih dulu persoalan sebenarnya. Dengan harapan masalah ini bisa diatasi dan serapan anggaran bisa dioptimalkan hingga akhir tahun.
"Perlu ditanya, jangan sampai ada masalah lain gitu. Coba kan ada ketakutan membelanjakan programnya, ada tekanan mungkin, itu bisa ditanyakan sama SKPD tersebut," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman menuturkan pihaknya juga mempertimbangkan menunda pembayaran TPP bagi SKPD yang realisasi anggarannya rendah. Dia mengaku tengah menyiapkan regulasinya.
"Kebijakan TPP itu akan kita formulasi, insyaallah tahun depan, karena 2 tahun terakhir ini kan tidak ada penundaan TPP , tidak ada pemotongan TPP. Tahun depan kita akan lakukan itu kembali, kita akan formulasi, kita akan kaji," ujar Helmy saat dihubungi, Kamis (20/10).
Menurutnya opsi penundaan pembayaran TPP bisa saja ditempuh. Kebijakan ini akan menjadi usulan dengan maksud SKPD bisa memacu kinerjanya untuk merealisasikan anggaran dan mengoptimalkan pendapatan.
"Karena saya lihat ini dengan tidak adanya penundaan atau tidak adanya pemotongan, kayaknya SKPD tidak terlalu optimal dalam melakukan penyerapan maupun dia tidak optimal dalam melakukan penagihan retribusi dengan pajak," imbuhnya.
Diketahui, dari data Bappeda Makassar per tanggal 30 September dilaporkan bahwa serapan APBD tahun 2023 baru mencapai 47,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5,262 triliun. Dalam laporannya, tersisa dana sebesar Rp 2,762 triliun yang belum direalisasikan.
Dari data tersebut, ada 11 SKPD Pemkot Makassar masuk kategori rapor merah. Pasalnya realisasi anggarannya masih di bawah40%.
(sar/ata)
