70.000 Ton Beras Impor Masuk Sulsel: Ditolak Pj Gubernur-Diserap di Parepare

Tim detikSulsel - detikSulsel
Sabtu, 21 Okt 2023 08:00 WIB
Foto: Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. (Dok. Istimewa/Humas Pemprov Sulsel)
Makassar -

Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin berbeda sikap dengan Kepala Cabang Bulog Parepare Jusri Pakke soal 70.000 ton beras impor. Jusri berencana menyerap beras impor tersebut saat Bahtiar tidak ingin menyalurkannya untuk warga di Sulsel.

Bahtiar menegaskan ingin fokus menyerap produksi beras dari petani Sulsel. Dia memastikan beras impor 70.000 ton itu bukan untuk didistribusikan di Sulsel.

"Jadi dipastikan tidak ada yang disalurkan kepada masyarakat," tegas Bahtiar usai panen raya komoditas padi di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/10/2023).


Bahtiar menekankan penyaluran beras impor tidak bisa serta merta dilakukan. Kebijakan itupun kata dia, mesti atas instruksinya dengan berbagai pertimbangan.

"Bulog itu (penyaluran beras) ke masyarakat kalau ada perintah dari kita. Misalnya untuk menangani inflasi, ya itupun sudah ada aturannya beras apa istilahnya itu ya. Jadi tidak sembarangan," ujarnya.

Bahtiar mengaku stok beras di Sulsel lebih dari cukup. Apalagi dari 1,7 ton beras yang ada, baru 80.000 ton di antaranya yang terserap.

"Kalau tidak salah, 1,7 juta ton (beras) di Sulawesi Selatan itu. Sementara yang kita pakai kan baru 80.000 ton. Kurang dari 100.000 ton," ucap Bahtiar.

Menurutnya, beras impor 70.000 ton itu merupakan cadangan nasional untuk antisipasi ketersediaan pangan. Beras impor itu dikatakan untuk menyuplai provinsi di luar Sulsel.

"Sulsel menjadi cadangan pangan nasional. Beras kita memang kita simpan di gudang, karena itu sampai di Papua juga. Kalau ada apa-apa bisa kita suplai. Cuma memang tempatnya di sini," imbuhnya.

Sementara Kepala Cabang Bulog Parepare Jusri Pakke mengatakan berencana meminta 5.000 ton beras impor yang masuk ke Sulsel. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan warga Parepare.

"Kami rencana meminta 4-5 ribu (beras impor). Jadi Parepare itu saat ada impor masuk bukan hanya untuk Parepare saja, karena gudang Parepare gudang transitor," kata Jusri kepada wartawan, Jumat (20/10).

Jusri lantas mengungkapkan alasannya untuk menyerap beras impor tersebut. Menurutnya, langkah ini ditempuh ketika produksi beras lokal tidak bisa diserap karena pertimbangan harga.

"Kalau cadangan beras pemerintah bulan ini sampai sekarang nyaris tidak ada yang masuk karena harga di pasaran di atas pembelian pemerintah," jelasnya.

Dia menyadari jika kebijakan impor ini masih dianggap tabu. Namun dia menekankan impor beras tidak masalah selama demi kepentingan masyarakat.

"Memang masyarakat masih menilai beras impor itu barang yang tabu. Tetapi kalau kami di Bulog ya bagaimana menyiapkan beras untuk kepentingan masyarakat dan itu sudah dibahas di pusat," terang Jusri.

Diketahui, kebijakan impor 70.000 ton beras masuk Sulsel menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menimbang plus dan minus atas kebijakan pemerintah tersebut.

Beras Impor Masuk Sulsel Dinilai Aneh

Pengamat Ekonomi asal Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Iswanto Anwar menyoroti impor 70.000 ton beras masuk Sulsel. Anas menilai hal tersebut sebagai kebijakan yang aneh di saat Sulsel dikenal sebagai lumbung pangan.

"Kalau bicara impor, teorinya bilang bahwa kita bisa mengimpor kalau permintaan lebih besar dari suplai, kan begitu. Tetapi Sulsel kan terkenal lumbung beras. Jadi agak aneh kalau kita mengimpor," ujar Anas saat dihubungi, Jumat (20/10).

Anas menegaskan kebijakan itu akan merugikan petani. Situasi ini membuat harga jual beras petani tertekan dengan harga beras impor yang disebut dijual murah.

"Berarti dampaknya nanti akan membuat petani tertekan dengan persoalan itu karena impor yang selama ini terjadi saya lihat, harga impor lebih murah dan kualitasnya lebih baik," tuturnya.

Dia mengaku kebijakan ini akan menimbulkan pro dan kontra. Anas lantas mempertanyakan arah kebijakan impor pemerintah berpihak kepada siapa.

"Memang tidak ada kebijakan yang bisa membuat orang happy, pasti ada kontranya, tetapi ada namanya keberpihakan. Kita mau berpihak kepada siapa. Kebijakan publik ini mau berpihak ke siapa, apakah inflasinya, jangan juga karena inflasi ini kita serabutan membuat kebijakan," cetus Anas.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.



Simak Video "Video Zulhas Sebut Telah Serap 1,5 Juta Ton Beras: Bisa Tak Impor Sampai Tahun Depan"

(sar/ata)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork