.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengungkap 70.000 ton beras impor yang masuk ke Sulsel merupakan kebijakan nasional. Bahtiar pun membantah stok beras di Sulsel kurang.
"Nda (benar Sulsel kekurangan beras). Jadi kalau itu (impor 70.000 ton beras ke Sulsel) kan kebijakan nasionalnya. Kebijakan nasionalnya, karena Indonesia ini kan bukan cuma Sulawesi Selatan," ujar Bahtiar kepada wartawan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (19/10/2023) malam.
Bahtiar mengatakan beras impor 70.000 ton ke Sulsel bisa saja dijadikan sebagai pasokan cadangan untuk daerah yang kekurangan. Sehingga beras impor tersebut menjadi kebijakan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Pulau Jawa mungkin ada kekurangan atau di tempat tertentu. Sehingga ada kebijakan nasional," ungkapnya.
Dia pun menyinggung soal Sulsel merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan di Indonesia. Bahtiar menilai, dengan adanya kebijakan nasional beras impor 70.000 ton menjadi salah satu strategi menyelamatkan daerah lain dari kekurangan stok.
"Sulsel ini merupakan satu di antara mungkin enam dari 38 provinsi di Indonesia yang merupakan lumbung pangan. Daerah lainnya itu tidak cukup baik pangannya," bebernya.
"Misalnya Kalimantan, sawahnya kurang. Daerah Papua, juga kesulitan. Sehingga ini harus dipandang sebagai kebijakan nasional," sambung Bahtiar.
Selanjutnya, dia mengaku pasokan beras di Sulsel mengalami surplus dan dapat bertahan hingga Desember nanti. Namun, Bahtiar menyebut pengelolaan logistik di Sulsel memerlukan pertimbangan jangka waktu yang panjang.
"Tapi di Sulawesi Selatan sendiri, itu lebih dari cukup. Nah, tentu namanya manajemen logistik itu tidak hanya berpikir hari ini kan. Bagaimana dua-tiga bulan ke depan," tuturnya.
"Kita di Sulawesi Selatan yang surplus. Misalnya beras kita untuk daerah lainnya, orang lagi El Nino kita malah panen. Jadi kita surplus untuk beras," lanjut Bahtiar.
Bahtiar juga menegaskan pihaknya akan mendukung kebijakan beras impor 70.000 ton tersebut. Apalagi beras impor 70.000 ton itu dinilai mendatangkan maaf bagi masyarakat.
"Kami di daerah, pemerintah Sulsel mendukung apapun kebijakan nasional pemerintah pusat. Sepanjang itu untuk kebaikan buat masyarakat kita," sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, Perum Bulog Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengungkap kebijakan beras impor 70.000 ton sudah mendapat persetujuan di era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Bulog saat itu mengusulkan dengan alasan menjaga ketersediaan pangan.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar M Imron Rosidi menuturkan pihaknya awalnya menyurat kepada ASS menjelang akhir masa jabatannya terkait rencana itu. Kuota beras impor saat itu direncanakan masuk Oktober.
"Dulu itu rencananya datang itu (beras impor) awal Oktober, makanya saya desak-desak September itu sudah ada izinnya Pak Gub, Pak Andi Sudirman, itu masa jabatan terakhir 5 September. Kan tanggal 3 atau 4 udah tanda tangan dia," ucap Imron kepada wartawan, Kamis (19/10).
Imron menuturkan saat itu dia mengusulkan impor beras. Pihaknya juga membeberkan berbagai upaya Bulog Sulselbar yang akan dilakukan.
"Sudah ada surat dari saya, memang ininya upaya, isi suratnya begini, dalam rangka untuk menjaga ketersediaan terutama di wilayah Sulselbar, upaya-upaya bulog, (poin) satu, tetap melakukan mengoptimalkan penyerapan dari dalam negeri hasil dari Sulsel," tuturnya.
"Kedua, akan melakukan pembelian stok dari kanwil berlebih masuk ke Sulselbar. Ketiga, akan melakukan bongkar langsung, handling langsung di pelabuhan Makassar," tambah Imron.
(hsr/hsr)
