.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengingatkan ASN Pemprov Sulsel menjaga netralitasnya menjelang tahun politik 2024. Bahtiar menyinggung nasib pegawai tergantung dari jempolnya usai adanya larangan like, comment, hingga share media sosial peserta pemilu, termasuk caleg.
Hal itu disampaikan Bahtiar usai deklarasi pakta integritas netralitas ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10). Bahtiar mengingatkan ada patroli siber yang memantau perkara netralitas ASN.
"Sekarang sudah ada patroli cyber loh. Nasibnya anak-anak ta' tergantung dari jempol. Lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta' dari pada menyulitkan dari hal-hal sederhana," ucap Bahtiar kepada wartawan, Senin (16/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahtiar menjelaskan deklarasi pakta integritas dan netralitas ASN ini merupakan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 . Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
"Itu harga mati sebenarnya itu. Itu juga diatur dalam Undang-Undang ASN sendiri, harus netral, meskipun memiliki hak untuk memilih," paparnya.
Dia mengaku ASN berada dalam kondisi dilematis atas kondisi tersebut. Namun bagaimana pun ASN sebagai pelayan publik terikat aturan.
"Dilemanya di sisi lain dia punya hak memilih, di sisi lain dia harus netral. Itulah kalau jadi ASN, tentu akan dalam pikiran kita pasti ada," ucap Bahtiar.
"Apalagi kalau saudara kandungnya, caleg atau cakada, apa yang ada dalam benaknya itu tidak boleh diartikulasikan ke publik. Baik untuk gestur tubuh maupun lisannya. Memang begitulah kalau jadi ASN, kayak robot," tambahnya.
Bahtiar menambahkan semua instansi punya fungsi dalam melakukan pengawasan. Dia berharap ASN bekerja sesuai dengan tugasnya lantaran ada sanksi yang akan diberikan jikan netralitas ASN dilanggar.
"Itu tentu masing-masing satuan Gakumdu gencar melakukan pengawasan masyarakat juga berlangsung. Dan pengawasan masyarakat juga kita akan berikan tindakan di sana akan diteliti, ada rekomendasi, masing masing satuan yang bertanggung jawab memberikan sanksi," ucapnya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele menambahkan agar tidak sembarangan memberikan like atau berkomentar di akun medsos caleg. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran netralitas.
"Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya itu kita dilarang untuk meng-like, komen, dan lain sebagainya," jelas Sukarniaty.
Dia mengimbau ASN bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dia mengingatkan tanggung jawab personal masing-masing ASN.
"Sudah jelas Pak Gub penekanannya kita betul-betul harus netral karena itu diatur undang-undang jadi tidak bisa setengah-setengah netral. Mungkin ada yang sembunyi-sembunyi lagi, persoalannya kalau didapat tanggung jawab secara personal," tandasnya.
(sar/asm)
