Massa demo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Sulawesi Selatan (Ampera Sulsel) menyoroti program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Mereka menilai program Bahtiar tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apa yang kemudian menjadi alasan teman-teman turun untuk menyuarakan suara bungkam di pedesaan-pedesaan Sulsel khususnya," kata Korlap Apmera Sulsel Fahmi Sofyan Syahrir saat ditemui di lokasi aksi depan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (16/10/2023).
Dia mengatakan keresahan terkait kebijakan Pj Gubernur bermula ketika Bahtiar mengeluarkan edaran terkait penggunaan dana desa. Desa diminta mengalokasikan anggaran 40 persen untuk budi daya pisang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini bermula adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Pj kepada para bupati untuk kemudian bagaimana dalam beberapa poinnya bahwa Pj Gubenrur Sulsel memberikan kebijakan untuk anggaran dana desa 2024 nantinya ada pengalokasian anggaran 40 persen hanya untuk budi daya pisang," imbuhnya.
Fahmi menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Apalagi kata dia, kultur tanag di wilayah Sulsel berbeda-beda sehingga tidak bisa hanya difokuskan pada budi daya pisang.
"Hal ini kemudian menjadi suatu bentuk daripada kebijakan yang kami rasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan itu sendiri," ungkap Fahmi.
"Yang kedua kita perlu pahami bersama bahwa setiap kultur tanah wilayah kabupaten/kota di Sulsel berbeda-beda. Sehingga apa yang menjadi kebijakan ini hanya berfokus pada budidaya pisang menjadi tanda tanya besar. Apakah berdasarkan riset atau pun data yang mereka kumpulkan di lapangan," ujarnya.
Dia lantas meminta Pj Gubernur untuk menarik edarannya tersebut. Selain itu, mereka meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kebijakan Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel.
"Kami minta kepada Pj Gubenrur Sulsel untuk membatalkan atau menarik kembali edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Yang kedua, kami meminta bapak Presiden RI bersama dengan kemendagri dalam hal ini pak Tito Karnavian untuk mengevaluasi terkait dengan apa yang menjadi kebijakan gubernur Sulsel ini," paparnya.
Fahmi menegaskan Jokowi telah memberikan arahan terhadap Pj kepala daerah terkait fokus programnya. Di antaranya menangani stunting, persiapan menuju tahun politik, dan inflasi daerah.
"Saya rasa ini menjadi arahan bahwa tiga hal tersebut menjadi bukti untuk Pj Gubernur fokus untuk mengerjakan hal tersebut. Namun karena adanya kebijakan Pj Gubenrur Sulsel yang hanya fokus budi daya pisang dan persoalan ketahanan pangan saya kira itu tidak mengena dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarkat," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa menggelar demo di depan Kantor Gubernur Sulsel terkait ucapan Sulsel 'bangkrut' dan dana desa 40 persen untuk budi daya pisang. Massa menuntut Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya.
Pantauan detikSulsel di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (16/10), massa aksi tiba sekitar pukul 12.40 Wita. Massa sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulsel.
Setelah tiba di lokasi, massa langsung menyandera satu mobil kontainer di tengah jalan. Massa menggunakan kontainer tersebut sebagai mimbar orasi sambil membentangkan bendera merah putih.
Massa aksi yang tergabung dari berbagai elemen ini protes dengan kebijakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin terkait penggunaan 40 persen dana desa untuk budi daya pisang dan ucapan Sulsel 'bangkrut'. Mereka pun menuntut Bahtiar dicopot.
"Copot Pj Gubernur Sulsel," tulis massa aksi dalam spanduknya.
(asm/sar)