.webp)
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Enrekang membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah yang mau mendapatkan rekomendasi maju di Pilkada 2024. Program tersebut dinilai bisa meminimalisir politik transaksional di Pilkada 2024 nanti.
"Kami membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah yang ingin mendapatkan rekomendasi PKS di Pilkada nanti. Ini terbuka, ormas bahkan bupati sekarang juga bisa daftar," kata Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid kepada detikSulsel, Jumat (8/9/2023).
Amri mengungkapkan, pendaftaran rekomendasi calon kepala daerah itu merupakan program dari DPP PKS. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir politik transaksional atau mahar yang biasanya terjadi di Pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin meminimalisir politik transaksional, kalau nunggu hasil pemilihan legislatif (Pileg) seperti yang sudah-sudah, maka transaksi antar partai dengan calon kepala daerah itu pasti berakhir dengan mahar. Nah, ini yang kami tidak inginkan," ungkapnya.
Keuntungan yang dimiliki calon kepala daerah yang sudah memiliki rekomendasi PKS adalah masa waktu untuk sosialisasi lebih lama. Dampaknya kata dia, bisa mendongkrak elektabilitas calon kepala daerah.
"Ini memberikan peluang calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi lebih awal, karena sampai sekarangkan belum ada calon kepala daerah yang mengantongi rekomendasi partai, dengan menggunakan PKS ini mereka sudah mendapatkan kepastian untuk mengendarai PKS di Pilkada nantinya. Jadi sosialisasi lebih lama dari yang lain dan bisa menaikkan elektabilitas," paparnya.
Amri menambahkan, program tersebut juga bisa berdampak pada elektabilitas PKS di daerah termasuk di Enrekang. Dirinya menargetkan kursi PKS di DPRD Enrekang di Pileg 2024 nanti bisa menjadi 6 kursi dari sebelumnya yang hanya 3 kursi.
"Realistis kami dengan adanya program ini 6 kursi, sekarang kan kita dapat 3 kursi di DPRD Enrekang. Kita ingin kolaborasi menjadikan PKS sebagai partai pengusung, tapi tentu dengan syarat administratif dan syarat koalisi yang diajukan calon kepala daerah nantinya," ujarnya.
Diketahui proses penjaringan ini dimulai dengan proses pengambilan dan pengembalian formulir mulai 7 September sampai 14 Oktober 2023. Sementara rekomendasi akan dikeluarkan pada 14 November 2023 nanti.
(asm/sar)
