.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan sehingga upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak disampaikan ke publik. Jokowi menyinggung jika operasi penyelamatan ada yang dilakukan secara bawah tanah.
Dilansir dari detikNews, Jokowi menekankan jika pemerintah tidak tinggal diam. Dia berdalih operasi pembebasan pilot asal Selandia Baru dirahasiakan demi memaksimalkan jalannya operasi penyelamatan.
"Agar upaya yang kita lakukan betul-betul titik akhirnya menghasilkan sesuatu. Tapi tak bisa saya sampaikan upaya itu, ada upaya bawah tanah, ada upaya atas tanah," ungkap Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menuturkan segala upaya digunakan pemerintah untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu. Namun menurutnya, semua langkah itu tidak harus disampaikan di hadapan umum.
"Kita memang tidak mau berbicara banyak karena upaya-upaya kita tidak bisa kita sampaikan pada publik. Semua sudut, semua jurus kita gunakan," tambahnya.
Diketahui, pilot Susi Air sudah disandera KKB sejak 5 bulan terakhir. Belakangan, pemerintah menawarkan tebusan Rp 5 miliar kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya agar melepaskan pilot tersebut dalam kondisi baik.
"Kalau memang dia membutuhkan uang yang penting tidak lebih dari Rp 5 miliar itu pemerintah siapkan saja, yang penting pilot ada di kami, uang dikasih tidak apa-apa," beber Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri dalam keterangannya, Senin (10/7).
Mathius menegaskan bahwa uang tebusan tersebut bukan syarat yang diajukan Egianus dkk agar pilot Susi Air dibebaskan. Namun uang tersebut disiapkan sebagai bentuk antisipasi pemerintah jika KKB memintanya.
"Saya sudah sampaikan bahwa Egi dan kelompoknya memang tidak pernah menyampaikan untuk minta uang itu," jelas Mathius.
Mathius menuturkan pihaknya membuka ruang negosiasi kepada KKB. Namun ada sejumlah tuntutan yang ditegaskan tidak bisa dikabulkan.
"Mau minta merdeka, mau minta senjata, amunisi, sekali lagi tidak ada di dalam kamus seperti itu," tegasnya.
Mathius menegaskan segala tuntutan yang dianggap berpotensi mengganggu keutuhan NKRI tidak bisa dipenuhi. Pihaknya tidak ada tawar menawar untuk hal tersebut.
"Kami tegas dalam hal itu," imbuh Mathius.
(sar/sar)
