.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawal Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam upaya optimalisasi dan penyelamatan aset pemerintah. KPK akan memberi pendampingan hukum jika masih ada aset bermasalah.
"Memang dalam hal ini tugas dari (KPK) pendampingan untuk melihat hal-hal mana yang (aset) bisa diselesaikan dengan cepat," ungkap Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Andi Darmawan Bintang dalam keterangannya, Rabu(12/7/2023).
Upaya optimalisasi aset daerah itu mengemuka dalam rapat koordinasi bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Ely Kusumastuti yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (12/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmawan menjelaskan persoalan aset akan diselesaikan secara bertahap. Pihaknya akan memetakan aset-aset bermasalah yang akan diprioritaskan.
"Yang mana dilakukan bertahap dengan melakukan semacam pendampingan atau memediasi terhadap aset-aset yang mungkin dinilai bermasalah bagi kita," tambahnya.
Darmawan mengaku pihaknya sudah memberi informasi terkait aset-aset yang tercatat milik Pemprov Sulsel. Namun dia tidak merinci sejumlah aset yang dimaksud.
"Kita tadi mempresentasikan beberapa aset yang mungkin perlu diketahui yang di dalamnya sudah ada progres dan ada beberapa juga yang baru mau dimulai bagaimana memediasi," jelas Darmawan.
Namun salah satu yang menjadi sorotan terkait aset di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar seluas 12,11 hektare. KPK juga akan mengatensi terkait hal itu.
"Contoh misalnya CPI yang luasnya 12,11 hektare itu sebagai contoh sudah jalan. Artinya sudah menjadi bahan masukan," sebut Darmawan.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Ely Kusumastuti menegaskan pertemuan itu bagian dari sinergi KPK dan Pemprov Sulsel. Pihaknya akan mendukung penuh Pemprov Sulsel terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah.
"Intinya kita hanya men-support penyelesaian dan penyelamatan aset daerah, dan kita di sini sebagai partner untuk mendukung, untuk membantu penyelesaian aset daerah," tutur Ely.
Menurutnya, pembahasan kedua pihak lebih kepada upaya untuk menyelesaikan dan menyelamatkan aset daerah. Kapasitas KPK lanjut Ely, sebagai partner atau pendamping dalam membantu penyelesaian aset daerah.
"Mohon doanya yang terbaik untuk Pemerintahan Provinsi Sulsel. Kita inventarisir semua, dan tadi pelan-pelan ada solusi, ditunggu saja, masih dalam proses semuanya," tegasnya.
(sar/sar)
