.webp)
Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dijalankan pada awal 2024 mendatang. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan regulasi dan infrastruktur pendukung tengah dikebut.
"Kita siapkan semuanya, perangkatnya, ketentuannya, kemudian nanti juga program-programnya. Sehingga, pada waktu tahun depan kita jadi Pemdasus pun kita sudah siap," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono ketika dikonfirmasi detikcom, Rabu (12/7/2023).
Bambang menyebut banyak regulasi yang perlu dibuat terkait Pemdasus IKN. Penyusunan regulasi tersebut menyesuaikan kondisi sosial dan juga kondisi lain yang menjadi pertimbangan di Nusantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang memang kita sedang ngebut atau akselerasi untuk menciptakan semua regulasi yang ada," ujarnya.
Struktur pemerintahan yang akan diimplementasikan nantinya juga tengah dibahas dan tidak menutup kemungkinan strukturnya tampil beda. Jika pada umumnya ada pejabat camat atau kepala desa serta lurah, di Pemdasus IKN bisa saja tidak ada.
"Apakah bentuk (pemerintahan) nanti tampil beda sendiri atau mengikuti yang sudah ada. Tentu ada kajian-kajian yang sekarang sedang dilakukan," jelasnya.
Regulasi yang akan menjadi dasar implementasi ini ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2023. Sehingga, ketika pencanangan atau deklarasi pemindahan pemerintahan ibu kota dari Jakarta menuju Nusantara sudah siap.
"Yang penting kita siapkan dulu regulasinya. Pada waktunya nanti kita di-declare (menggantikan Jakarta) ya kita sudah siap," imbuhnya.
Sementara Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan Pemdasus akan mulai berjalan pada Februari 2024. Langkah awal yang sedang dilakukan adalah pembangunan kantor pemerintahan di Wilayah Perencanaan (WP) 1 atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Februari 2024 kita harus sudah bisa melaksanakan Pemdasus agar bisa melakukan pelayanan mulai dari kelahiran (masyarakat) sampai kematian," terang Alimuddin.
Ia menambahkan, kemungkinan akan ada pemangkasan birokrasi yang diterapkan pada struktur organisasi pemerintahan. Namun, Alimuddin enggan merincikan karena pembahasan terkait hal tersebut pun juga masih dilakukan.
"Mungkin, nanti tidak ada lagi camat. Hanya pejabat dari kepala otorita hingga ke bawahnya. Dan juga akan banyak pemangkasan alur pelayanan dan birokrasi yang dilakukan," pungkasnya.
(hsr/sar)
