.webp)
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh para investor swasta akan dimulai pada Agustus 2023. Hal itu diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahil Lahadalia.
"Investasi IKN itu mereka mulai running di bulan Agustus-September, setelah infrastruktur selesai," kata Bahlil, saat ditemui di Shangri-La Hotel Jakarta dilansir dari detikFinance, Rabu (24/5/2023).
Para investor ini kemudian akan memulai membangun sejumlah infrastruktur lintas sektor untuk menunjang kehidupan masyarakat di sana. Misalnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang kemudian membangun stadion olahraga, serta investor lain yang membangun perumahan hingga perguruan tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terus di sana kita akan membangun financial center seperti di Singapore dan Lagoon. Agar negara-negara lain yang akan melakukan investasi tidak lagi menjadikan negara lain menjadi hub, dia bisa masuk ke Indonesia," ujarnya.
Bahlil menegaskan, nantinya pembangunan infrastruktur oleh para investor swasta akan dilakukan bersamaan dengan penyelesaian infrastruktur dasar yang saat ini tengah dipercepat pemerintah. Ia menjamin para investor itu ada sehingga masyarakat tidak perlu khawatir pembangunan tidak berjalan.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa Indonesia mendapat tambahan letter of Intent (LOI) untuk investasi di IKN Nusantara menjadi 220. Pada awal Mei, jumlah LOI yang tercatat adalah 200.
Lebih lanjut Bambang menyebut sebanyak 24 LOI berasal dari investor Jepang. Investor tersebut diakuisisi setelah Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G7 di Hiroshima, Jepang. Indonesia juga menerima 5 Memorandum of Understanding (MoU).
"Saya sendiri baru kembali dari Hiroshima G7 mendampingi pak presiden disana. Alhamdulillah kita dapat respon positif dari para investor Jepang, ada 5 Mou yang ditandatangani berbagai pihak. Lalu 24 letter of intent dari berbagai calon investor yang ada di Jepang," katanya dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023, Selasa (23/5).
Berdasarkan jumlah tersebut, 36 LOI berkembang menjadi Non-Disclosure Agreement (NDA) atau Perjanjian Kerahasiaan. Nantinya para investor ini mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang investasi IKN, yang tidak boleh disebarluaskan.
(asm/asm)
