.webp)
Dia menilai kondisi para siswa tersebut memprihatinkan sehingga mereka perlu mendapatkan keringanan. Menurut Puan, hal ini perlu diperhatikan karena mempertimbangkan keselamatan siswa yang harus menyeberang sungai untuk sampai ke sekolah.
"Paling tidak sekolah bisa memberikan materi pelajaran yang memungkinkan para siswa tersebut mempelajari secara mandiri di rumah 2 atau 3 kali seminggu agar tidak perlu tiap hari mereka ke sekolah untuk sementara waktu," ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya.
Puan pun mendorong pemerintah memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar mereka tetap bisa belajar dengan efektif.
"Atau bisa juga dengan menerapkan sistem pembelajaran online seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 melanda. Pemerintah harus bisa menghadirkan solusi yang tidak merugikan siswa belajar," tegasnya.
Puan sangat mengapresiasi perjuangan anak bangsa yang rela berkorban demi mendapatkan pendidikan yang layak. Namun di lain sisi, kondisi tersebut membuatnya prihatin.
"Kenyataan ini sekaligus menjadi ironi untuk kita semua. Di saat pembangunan besar-besaran terjadi di Ibu Kota dan kota-kota besar lain, masih ada anak-anak kita yang harus berangkat sekolah dengan sarana yang sangat memprihatinkan," ungkapnya.
DPR Dorong Pembangunan Infrastruktur
Saat ini warga Desa Barowa, termasuk anak-anak sekolah sangat kesulitan lantaran akses jembatan di desa tersebut rusak diterjang banjir. Puan Maharani pun mendorong Pemda Luwu segera membuat jembatan penyeberangan yang baru untuk warga.
Kondisi ini menyebabkan para siswa hingga warga harus bertaruh nyawa demi menyebrang sungai tiap hari. Mereka menyeberangi sungai menggunakan rakit sambil berpegang pada tali yang membentang.
"Kita maunya agar Pemda buatkan kami jembatan, karena kasihan warga sama anak-anak mau sekolah pakai rakit atau perahu. Mereka sering terlambat ke sekolah karena itu," jelasnya. diberi kebijakan
Selain itu, Puan juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kelayakan infrastruktur di daerah-daerah. Penerapan program pembangunan daerah harus memperhatikan urgensi yang ada.
"Masih banyak siswa sekolah di daerah-daerah yang harus melewati kawasan sepi, daerah perladangan dan perbukitan dengan medan jalan yang cukup sulit setiap hari untuk menjangkau sekolah," tuturnya.
Puan menambahkan bahwa pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, alokasi anggaran yang memadai. Di sisi lain mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah ini.
"Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang layak sangat penting dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak", ujar Puan.
(urw/hsr)
