Jokowi Akan Panggil Prabowo Buntut Proposal Damai untuk Rusia-Ukraina

Berita Nasional

Jokowi Akan Panggil Prabowo Buntut Proposal Damai untuk Rusia-Ukraina

Tim detikNews - detikSulsel
Rabu, 07 Jun 2023 10:57 WIB
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meresmikan Kantor Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Pemenangan Presiden kawasan Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Sabtu (7/1/2023).
Foto: Menhan RI Prabowo Subianto. (Pradita Utama)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memanggil Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto buntut proposal damai untuk Rusia-Ukraina. Jokowi ingin meminta penjelasan terkait saran resolusi konflik dua negara yang ditawarkan Prabowo.

Dilansir dari detikNews, Jokowi mengaku akan secepatnya memanggil Prabowo. Namun dia tidak merinci jadwal tepatnya.

"Secepatnya," kata Jokowi sebelum bertolak ke Singapura dan Malaysia, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (7/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga mengatakan belum pernah ketemu dengan Prabowo. Apalagi Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia.

"Tapi belum. Belum ketemu," ungkap Jokowi.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya Jokowi mempertanyakan proposal damai yang diajukan Prabowo. Jokowi belum mengetahui pasti soal saran perdamaian untuk Ukraina-Rusia tersebut.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai Rakernas PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6).

5 Poin Saran Prabowo

Diketahui, Menhan RI Prabowo Subianto mengajukan 5 sarana terkait perang Ukraina-Rusia. Hal itu disampaikan Prabowo di forum International Institute for Stategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Secirity Summit di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan," kata Prabowo dalam keterangan resminya, Sabtu (3/6).

Salah satu poin usulan Prabowo yakni gencatan senjata. Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau dan menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea. Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik," tegas Prabowo.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Respons Ukraina dan Rusia

Sementara Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Oleksii Reznikov dengan tegas menolak saran Prabowo. Menurutnya, saran tersebut aneh.

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," ujarnya seperti diberitakan The Kyiv Post dan AFP, Senin (5/6/2023).

"Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," tambahnya.

Di satu sisi, Pemerintah Rusia mengaku menyambut baik upaya dari negara manapun yang ditujukan untuk menemukan 'solusi damai' untuk perang Ukraina.

"Kami menyambut baik upaya negara mana pun yang bertujuan mencari solusi damai untuk konflik ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko kepada kantor berita Rusia, TASS, seperti diberitakan Anadolu Agency, Selasa (6/6).

"Sejauh yang saya tahu, kami tidak memiliki informasi resmi mengenai hal ini, tetapi kami mendengarnya dari laporan media," jelasnya.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video: Kuasa Hukum Sayangkan Laporan Ijazah Palsu Jokowi Disebut Settingan"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/ata)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads