Rutan Balikpapan Minta Bantuan Pemkot Tanggung BPJS Kesehatan 300 Napi

Kalimantan Timur

Rutan Balikpapan Minta Bantuan Pemkot Tanggung BPJS Kesehatan 300 Napi

Riani Rahayu - detikSulsel
Senin, 05 Jun 2023 13:23 WIB
Petugas Rutan saat melakukan pendataan kepada narapidana di Klinik Rutan Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim)
Petugas rutan saat melakukan pendataan kepada narapidana di Klinik Rutan Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Foto: Dok. Istimewa
Balikpapan -

Sebanyak 300 narapidana (Napi) di rumah tahanan (rutan) Kelas IIB Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) tak memiliki jaminan kesehatan. Pihak rutan pun meminta agar para napi bisa masuk dalam program penerima bantuan (PB) BPJS gratis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

"Dari 1.093 orang, kurang lebih 300-an WBP itu BPJS-nya tidak aktif, dan 49 belum terdaftar. Kami upayakan agar mereka bisa masuk dalam PB BPJS dan Pemkot Balikpapan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Balikpapan Agus Salim kepada detikcom, Senin (5/6/2023).

Agus melanjutkan langkah tersebut diambil untuk mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Pasalnya, anggaran pelayanan kesehatan di lapas Balikpapan selama ini sangat terbatas, sementara jumlah narapidana melebihi kapasitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ada anggarkan biaya untuk kesehatan WBP hanya saja terbatas. Jika dibanding dengan jumlah over kapasitas, sedangkan namanya sakit itu tidak bisa diprediksi," jelasnya.

Dia melanjutkan beberapa rumah sakit selama ini sudah memberikan support, namun dengan syarat memiliki BPJS kesehatan. Sedangkan bagi napi yang tidak memiliki BPJS akan dikembalikan kepada pihak rutan.

ADVERTISEMENT

"Memang kalau untuk ke rumah sakit selama ini kerja samanya bagus selama itu ada BPJS-nya. Kalau tidak ada ya dikembalikan kepada kami," terangnya.

Untuk mengatasi kesulitan pelayanan kesehatan bagi para warga binaan, pihak rutan tengah mencoba mendaftarkan mereka melalui Dinas Sosial. Sedangkan yang belum terdaftar nantinya akan dikoordinasikan dengan Disdukcapil untuk pendataan terlebih dahulu.

"Yang 40-an orang itu tidak terdata, jadi akan didata dulu di Disdukcapil. Setelahnya baru kami serahkan semua data dari yang belum terdaftar hingga BPJS-nya tidak aktif kami ajukan ke Dinsos agar bisa masuk PB BPJS," kata dia.

Agus berharap Pemerintah Kota Balikpapan bisa membantu para warga binaan agar tetap mendapat pelayanan kesehatan yang memadai selama berada di rutan.

"Kami juga berharap Pemkot bisa menerima keluhan kami di sini. Mungkin memang programnya untuk rakyat miskin tapi yang di dalam sini juga rakyat miskin yang harus dibantu," pungkasnya.




(afs/ata)

Hide Ads