.webp)
Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih butuh anggaran Rp 4 miliar untuk mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bone. Bangunan fisik sudah rampung, namun mobiler atau perlengkapan kantor dan lainnya belum ada.
"Kendalanya belum ada mobiler. Untuk pengadaan mobiler sendiri sekitar Rp 1,3 miliar anggarannya, plus dengan komputer Rp 400 juta dan AC Rp 200 juta. Secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bone Andi Amran kepada detikSulsel, Selasa (3/5/2023).
Amran mengatakan, untuk mobiler saat ini sudah tahap tender setelah perbaikan rencana anggaran biaya (RAB) dan pemindahan urusan dari Dinas PU ke DPMPTSP. Kata Amran, setelah mobiler siap barulah kemudian akan diundang organisasi penyelenggara pelayanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lengkap pi semua baru kita akan undang organisasi lain seperti Polres Bone, instansi vertikal, BUMD atau BUMN untuk beroperasi. Saat ini kita masih melakukan penyesuaian harga," sebutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bone Hasrul Harahab menyoroti MPP Bone yang juga belum beroperasi. Padahal bangunan itu ditarget beroperasi sejak tahun 2022.
"Harusnya sudah difungsikan MPP karena fisiknya sudah selesai sejak tahun lalu. Apalagi ini menyangkut pelayanan masyarakat," ucapnya.
Hasrul menegaskan, proyek MPP harus difungsikan tahun 2023 ini. Menurut dia, mobilernya sudah harus dianggarkan oleh Pemkab secepatnya.
"Jangan sampai menjadi bangunan mangkrak. Apalagi proyek MPP ini telah menguras anggaran yang cukup besar," jelasnya.
Untuk diketahui, gedung MPP yang berlokasi di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang telah menelan anggaran Rp 5,8 miliar. Sayangnya sampai saat ini gedung tersebut belum dapat difungsikan.
(ata/asm)
