.webp)
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar Lampung, Nely Farlinza mengaku dimintai mahar untuk penentuan nomor urut dirinya sebagai bacaleg. Nely menyebut mahar yang dimintai partai senilai Rp 70 juta.
Dilansir dari detikSumbagsel, Rabu (24/5/2023), Nely saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung dan maju sebagai caleg DPRD Bandar Lampung. Dia menyebut mahar itu diminta oleh Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jauharoh Haddad untuk dikirimkan ke Ketua DPC PKB Bandar Lampung Robiatul Adawiyah.
Nely menuturkan permintaan uang Rp 70 juta guna menggantikan uang jaminan penentuan nomor urut yang nantinya disetorkan bacaleg lain yang semula menempati nomor urut yang dijanjikan, yakni nomor urut 2. Namun Nely mengaku sudah dijanjikan untuk menempati nomor urut 2 oleh pengurus partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Awalnya saya dengar selentingan bahwa saya ditaruh di nomor urut 2, karena nomor urut 1 tidak bisa diganggu gugat titipan adiknya incumbent DPRD Kota Bandar Lampung. Ya sudah, saya terima dan tampung-tampung dulu kabar itu," kata dia, Rabu (25/5/2023).
"Siangnya, kak Jauharoh nelpon saya, dibilang, 'dek kalau mau di nomor urut 2 bisa, yang awalnya mau diisi Darmawita tapi mulangin uang Darmawita Rp 70 juta dek,' kata dia. Saya tanya 'uang apa itu kak?' Uang jaminan saksi katanya. Uang Rp 70 juta tersebut harus disetorkan saat itu karena berkas bacaleg akan diunggah ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, sedangkan bacaleg Darmawita tidak mau mencabut berkasnya di nomor urut 2 bila uang itu belum dikembalikan," jelas Nely.
Mendengar kabar itu, Nely sontak menghubungi Rabiatul Adawiyah sekaligus mengirimkan tangkapan layar percakapan pesan singkat dirinya bersama Jauharoh.
"Saya telpon ketua hampir satu jam, saya telpon gak angkat-angkat. Terus saya screenshot chating saya sama kak Jauharah itu ke ketua, gak lama saya diblokir," tuturnya.
Atas permasalahan ini, Nely mengaku hubungannya dengan ketua menjadi renggang dan nomor urut untuknya ditetapkan nomor 3.
"Iya jadi renggang, terus nomor urut saya jadi nomor 3," pungkasnya.
Terkait hal tersebut, Ketua DPC PKB Bandar Lampung Rabiatul Adawiyah membantah tudingan tersebut. Ia menyebut tak ada mahar transaksional dalam proses pencalegan di PKB.
"Jadi sekali lagi saya tegaskan, di PKB tidak adanya mahar-mahar seperti rumor yang beredar," ucapnya.
Rabiatul menjelaskan, penentuan nomor urut pencalegan DPC PKB Kota Bandar Lampung berbasis kinerja dari masing-masing kader.
"Penentuan nomor itu dari kinerja kader itu sendiri dan loyalitas kader. Tentu ada pula penilaian terhadap loyalitas kepada partai, antara lain tidak merusak citra partai," pungkasnya.
(asm/hsr)
