Sejarah Hari Peringatan Reformasi: Kerusuhan 1998 hingga Lengsernya Soeharto

Hari Peringatan Reformasi lahir dari serangkaian sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden Indonesia akibat berbagai pergolakan yang puncaknya dikenal dengan kerusuhan 1998.

Kerusuhan tersebut terjadi karena adanya keresahan atas ketimpangan dalam tatanan pemerintahan Soeharto. Keresahan ini membuat sejumlah elemen masyarakat bersatu menyuarakan reformasi.

Proses Terjadinya Reformasi

Dilansir dari buku 'Modul Pembelajaran SMA: Sejarah Indonesia' karya Asep Zainuddin, sejak Juli 1997, krisis ekonomi melanda Indonesia dan beberapa wilayah Asia Tenggara. Krisis ekonomi tersebut berkaitan erat dengan krisis politik yang juga terjadi di Indonesia saat itu.

Kondisi Indonesia yang mengkhawatirkan tersebut menyebabkan pelarian modal besar-besaran ke luar negeri sehingga terjadi tekanan terhadap nilai rupiah. Setiap bulannya nilai rupiah semakin terpuruk dan memprihatinkan.

Krisis moneter ini kemudian membuka tabir krisis-krisis lainnya terutama krisis moral. Tubuh pemerintah saat itu digerogoti praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dampak krisis ini menyebabkan harga bahan-bahan pokok naik bahkan langka, lapangan kerja menyempit, pengangguran membludak, dan angka putus sekolah meningkat. Akibat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat drastis, terjadilah inflasi atau kemerosotan nilai uang yang tinggi.

Krisis ekonomi ini semakin menggoyahkan rezim Presiden Soeharto yang sebelumnya sudah melemah. Andil faktor politis juga menjadi penyebab terjadinya krisis finansial yang lebih besar dibandingkan negara lain.

Jatuhnya nilai rupiah, gagalnya mekanisme pembayaran perdagangan luar negeri, dan besarnya pinjaman perusahaan nasional membuat ekonomi Indonesia semakin rapuh. Kegagalan pemerintah Orde Baru mengantisipasi krisis ekonomi membuat kepercayaan masyarakat hilang.

Saat itu sebagian besar rakyat semakin sulit menghadapi tekanan ekonomi dan semakin menyadari ketimpangan ekonomi yang berpihak pada satu kelompok saja. Pemerataan dan keadilan dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah terjadi dengan pecahnya kerusuhan 13-15 Mei 1998. Faktor pendorong kericuhan bukan hanya karena ekonomi tapi juga ada faktor dan kepentingan kelompok lain.

Peristiwa Trisakti Melengserkan Soeharto

Pada 4 Mei 1998, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi. Selain itu juga ada empat organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui Sidang Umum MPR kedua.

Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa Indonesia menuju reformasi. Upaya-upaya yang dilakukan saat itu dimulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa.

Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan enam korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan yang dilancarkan aparat keamanan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Tragedi Trisakti.

Gugurnya enam massa aksi tidak membuat semangat mahasiswa surut. Peristiwa tersebut justru menyulut demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998.

Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turut dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta.

Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR/MPR RI di Senayan. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya Sidang Istimewa.

Di hari yang sama, ketua MPR/DPR RI, Harmoko, menyarankan presiden untuk mengundurkan diri. Namun, Presiden Soeharto saat itu masih belum mau mundur dari jabatannya.

Berbagai usaha mahasiswa akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.

Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kronologi Reformasi Indonesia 1998

Bulan Mei 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, dan juga penting bagi Soeharto. Saat itu, dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan. Berikut kronologis lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998.

5 Maret 1998

dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI.

11 Maret 1998

Soeharto dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden dan Wakil Presiden

14 Maret 1998

Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII.

15 April 1998

Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik.

18 April 1998

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

1 Mei 1998

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

2 Mei 1998

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (tahun 1998-red).

4 Mei 1998

Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak ( 2 Mei 1998 ) dengan demonstrasi besar- besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut.

5 Mei 1998

Demonstrasi mahasiswa besar - besaran terjadi di Medan yang berujung pada kerusuhan. 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

12 Mei 1998

Aparat keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus.

13 Mei 1998

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.

14 Mei 1998

Soeharto seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo.

Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Super Indo, Makro, Goro, Ramayana dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

15 Mei 1998

Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.

16 Mei 1998

Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabotabek masih mencekam.

19 Mei 1998

Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur.

Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Soeharto kemudian membuat reformasi, pada saat itu dia tidak mampu meredam massa.

20 Mei 1998

Jalur jalan menuju Lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke komplek Monumen Nasional namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dini hari Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa

21 Mei 1998

Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga.

Krisis Multidimensional Melatarbelakangi Gerakan Reformasi

1.Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Namun, sebenarnya merupakan politik mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan pejabat pemerintahnya. Artinya, demokrasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru bukanlah demokrasi yang semestinya, melainkan rekayasa.

Dengan demikian, demokrasi yang dilakukan bukan berarti dari, oleh dan untuk rakyat. Melainkan, demokrasi yang berarti dari, oleh dan untuk rakyat.

2. Krisis Ekonomi

Juli 1996 negara-negara Asia krisis moneter hingga mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia.

Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Awalnya, 1 Agustus 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,603.00 hingga Maret 1998 menjadi Rp 16,000.00 per dollar.

Selain itu krisis ekonomi Indonesia ditandai dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

• kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah,
• pemerintah melikuidasi enam belas bank bermasalah pada akhir 1997,
• pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi empat puluh bank bermasalah lainnya,
• perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo,
• angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali.

3. Krisis Hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi.

Kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa.

Krisis hukum pada masa Orde Baru juga tercermin dari berbagai praktik pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM antara lain berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan secara paksa.

Pelanggaran tersebut merupakan dampak pendekatan ABRI. Perlawanan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.

4. Krisis Sosial

Krisis sosial merupakan krisis yang disebabkan oleh krisis politik ekonomi, hukum dan ekonomi. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.

Konflik antara etnis dan agama meletus di berbagai daerah. Khususnya kerusuhan-kerusuhan anti-China di sejumlah kota di Indonesia.

Kelompok Cina/Tionghoa merupakan menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Pasalnya, kelompok Cina/Tionghoa mendominasi perekonomian di Indonesia.

Badai krisis ekonomi makin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.

Faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial berdampak negatif di tataran lingkungan sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat membuat masyarakat bertindak kriminal.

5. Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah dinilai tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan hukum dan peradilan, serta sistem ekonomi.

Ketimpangan-ketimpangan tersebut melahirkan krisis kepercayaan. Krisis ini akhirnya mendesak Soeharto mundur dari jabatannya dan menjadi akhir dari masa Orde Baru.

Nah, itulah tadi sejarah Hari Peringatan Reformasi yang menjadi akhir dari kepemimpinan Soeharto di pemerintahan negara Indonesia. Semoga bermanfaat untuk detikers!