.webp)
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengungkapkan tata kelola pemerintahan di lingkup Pemkab Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya menjadi yang terburuk kedua di Indonesia. Hal ini menjadikan daerah ini sangat rentan dengan praktek tindak pidana korupsi.
"Sorsel memiliki tata kelola pemerintahan yang buruk. Sorsel peringkat 541 dari 542 Pemda di Tahun 2022 dengan nilai 10 dari skala 100," ujar Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK Dian Patria kepada detikcom, Jumat (19/5/2023).
Dian menjelaskan, tata kelola buruk terlihat dari lemahnya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan minimnya peran pengawas internal Pemda. Hal ini berdampak pada rentannya praktek tindak pidana korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya, pengendalian korupsi dalam proses penyelenggaraan dan perencanaan APBD lemah dan ada potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta layanan publik dan pemerintahan," ujarnya.
Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tata kelola pemerintahan yang buruk juga berdampak pada pembangunan. Seperti yang saat ini terjadi di Sorong Selatan.
"Jalanan dan infrastruktur publik dalam kondisi tidak layak. Bangunan pemerintah ada yang mangkrak. Secara sosial, indeks kemiskinan dan jumlah anak putus sekolah juga tinggi di Sorsel," imbuhnya.
Dian mengancam akan menyerahkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bila Pemda tidak segera berbenah.
"Kalau Pemda Sorsel tidak segera berbenah, mungkin kegiatan pencegahan saja tidak cukup. Kami akan serahkan kepada teman-teman kami di penindakan atau APH lainnya persoalan indikasi TPK di daerah ini," tegasnya.
(ata/nvl)
