.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menyoroti 6 kawasan kumuh di Kota Sorong. Musa'ad pun memerintahkan Pemkot Sorong segera melakukan penataan kawasan kumuh tersebut.
"Saya minta agar tidak ada alasan, semua ini harus dibenahi. Pemerintah harus tampil, responsif dan berikan yang terbaik bagi masyarakat," kata Musa'ad kepada detikcom, Senin (8/5/2023).
Enam kawasan kumuh yang dimaksud yakni Perumahan 30, Perumahan 70 dan dua perumahan di Jalan Kanal Viktori Pantai, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur. Kemudian di Kompleks Kokoda dan perumahan di ujung Bandara DEO Kota Sorong di Kelurahan Klasabi, Distrik Manoi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Musa'ad pun memerintahkan Pemkot Sorong membentuk tim gabungan dan mulai melakukan revitalisasi kawasan kumuh di tahun 2023. Dia menegaskan pemprov juga akan turun tangan membenahi kawasan kumuh ini.
"Ini bukan bicara kewenangan, ini persoalan kehidupan. Sebagai Pj Gubernur saya mengedepankan aspek kehidupan. Kewenangan bisa kita bicarakan nanti. Sepanjang untuk kepentingan rakyat apalagi rakyat yang teraniaya di lingkungannya," katanya.
Dia mengungkap indikator kawasan kumuh yakni tidak ada ketersediaan air bersih, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) atau WC tidak memadai. Indikator tersebut ada di enam kawasan kumuh yang dimaksud.
"Mereka menampung air hujan menggunakan kulkas bekas dan lain. Padahal Kota Sorong dekat sekali dengan pusat pemerintahan, namun masih ada rakyat yang hidup seperti itu. Kita berdosa besar jika kita tidak upaya memperbaiki kehidupan rakyat, padahal kita punya kewenangan untuk itu," tegasnya.
Sementara itu, Ketua RT 03/RW 07 Perumahan 30, Ramadhan Agia mengatakan sejak dipindahkan tahun 2007 hingga 2023 tidak pernah mendapat perhatian pemerintah setempat. Dia berharap agenda pemerintah tersebut segera dilakukan.
"Selama 15 tahun kami di sini tidak ada perhatian sama sekali dari pejabat," ujarnya kepada detikcom, Selasa (9/5).
Ramadhan mengaku tidak ada fasilitas MCK dan air bersih di wilayahnya. Bahkan jalan juga tidak memadai.
"Dulu ada WC gantung yang selama ini digunakan masyarakat. Tapi digusur akibat dari pengerukan kanal (kali). Namun tidak ada gantinya," terangnya.
Dia mengungkapkan 51 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami perumahan 30 hanya berpenghasilan secukupnya dari pekerjaan mengumpul kayu. Dia pun menyambut baik rencana penataan kawasan kumuh ini.
"Kami sangat terima. Karena 15 tahun kami hidup seperti ini. Namun selama ini tidak ada perhatian pemerintah, hanya dari lembaga dan yayasan," tuturnya.
(hsr/sar)
