.webp)
Plt Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Herman Amir adu jotos dengan bawahannya, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dikbud Koltim Andi Muchtar Syamsuddin. Perkelahian ini dipicu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Perkelahian dua pejabat Pemkab Koltim itu terjadi di kantor Dinas Dikbud Koltim pada Rabu (5/4) sekitar pukul 10.30 Wita. Muchtar mengaku menantang hingga memukul atasannya lebih dulu karena emosi.
"Saya akui saya dorong (lebih dulu) memang karena emosi, maka terjadi perkelahian di dalam ruangan," ungkap Muchtar kepada detikcom, Kamis (6/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muchtar mendaratkan beberapa pukulan ke wajah Herman hingga luka. Herman lalu membalas hingga membuat gigi Muchtar copot hingga mulutnya berdarah.
"Dia kena hidungnya, saya kena gigi longgar dan berdarah, masih ada darah di bajuku. Gigiku sudah saya cabut bagian atas, masih di kantor itu saya cabut," tuturnya.
Amarah Muchtar yang tidak mereda membuatnya menantang Herman untuk berkelahi di luar ruangan. Padahal Herman saat itu masih menerima tamu dari tokoh masyarakat.
"Saya hargai orang tua (perkumpulan masyarakat adat) di dalam, makanya saya ajak di luar kantor singel," beber Muhctar.
Belakangan perkelahian keduanya yang berlanjut di luar ruangan lantas terekam kamera video hingga viral di media sosial. Muchtar menegaskan dia dan atasannya saling memukul.
"Jadi bukan memukul tapi berkelahi. Itu video di luar ruangan mi baru direkam, tidak ada yang merekam (saat adu jotos) di dalam," tegasnya.
Muchtar berharap agar dirinya tidak disalahkan sepihak atas perkelahian itu. Dia beralasan tidak bisa mengontrol emosi atas masalah yang terjadi dengan atasannya itu.
"Karena terus terang saya tidak bisa mengendalikan emosi karena banyak sekali masalah-masalah, kegiatan dan kewenangan yang dia lakukan. Jadi jangan sepihak salahkan saya," pinta Muchtar.
Dia lantas menuding atasannya ada dendam pribadi dengan dirinya. Pasalnya Muchtar seringkali tidak dilibatkan dalam kegiatan di Dinas Dikbud Koltim.
"Kayaknya dendam-dendam pribadi pak kadis ke saya. Semua kegiatan rapat, saya ndak diikutkan, soal rapat kebudayaan saja tidak. Kegiatan Musrenbang 12 kecamatan saya tidak dilibatkan sama sekali. Musrenbang di Baubau saya tidak dilibatkan," ujarnya.
Emosi Muchtar memuncak saat Herman menerbitkan SK PPTK yang tidak mencantumkan namanya. Kekesalan Muchtar pun menjadi tindak kekerasan.
"Permasalahan kemarin ini sudah puncaknya saja. Saya sudah miss komunikasi sejak Desember 2022," sebutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tersinggung Tak Ditunjuk Jadi PPTK
Muchtar mengaku tersinggung lantaran namanya tidak tercantum dalam SK PPTK. SK itu justru menunjuk staf atau bawahan Muchtar sendiri.
"Semua kabid ada namanya di PPTK hanya saya yang tidak ada, malah staff saya ada (namanya dalam SK). Saya tersinggung dong. Masa tupoksi saya dikasih begitu," kata Muchtar.
Dia pun merasa terzalimi atas keputusan atasannya itu. Muchtar menilai dirinya tidak diperhitungkan atas program yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
"PPTK itu tupoksi melekat di Kabid, tapi ini SK turun ke staf saya berarti melampaui tanggung jawab saya. Saya tidak ada fungsi sama sekali, merasa hak-hak saya terzolimi," ucapnya.
Muchtar menganggap penunjukkan nama SK PPTK itu ada kejanggalan. Padahal dirinya sudah menagih SK itu sejak awal 2023 agar dirinya bisa menjalankan program-program Bidang Kebudayaan Disdikbud Koltim Tahun 2023.
"Ini sudah bulan April baru keluar SK. Bagaimana kalau saya sudah jalankan program sejak bulan dua dan SK ternyata bukan namaku, bahaya dong saya," sebutnya.
Penjelasan Plt Kadisdikbud Koltim
Plt Kadisdikbud Koltim Herman Amin berdalih hanya membela diri karena dipukul lebih dulu oleh Muchtar. Dia turut menyesalkan adanya insiden tersebut.
"Kalau dia memukul kan saya harus menangkis dan membela, kalau membela itu kan seperti sudah pukul-memukul. Tidak mungkinlah saya langsung pukul dia," ungkap Herman.
Herman juga membantah menzalimi Muchtar soal penunjukkan PPTK. Herman beralasan dirinya punya hak untuk menentukan siapa saja pejabat yang akan diberikan tanggung jawab.
"Oh tidak, itu bukan penzaliman. Ingat PPTK itu bukan tupoksi tapi tugas tambahan. Dan saya punya hak sebagai kepala dinas untuk menunjuk PPTK," tegasnya.
Menurutnya, dia punya pertimbangan sendiri untuk menunjuk staf atau pejabat untuk menjalankan program di Dinas Dikbud Koltim. Salah satu pertimbangannya terkait loyalitas.
"Saya harus lihat loyalitas, kalau saya lihat orang ini tidak bagus ya tidak bisa, tidak mutlak kepala bidang mau dilibatkan," pungkasnya.
