Mahasiswa Makassar Demo Tolak UU Ciptaker, Lalin di Alauddin Macet 2,6 Km

Makassar -

Sejumlah mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di Jalan Sultan Alauddin hingga menutup jalan. Akibatnya arus lalu lintas (lalin) macet sepanjang 2,6 kilometer.

Pantaun detikSulsel di Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di depan kampus 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kamis (6/4/2023) sekitar pukul 18.50 Wita, sejumlah mahasiswa tampak duduk di tengah jalan dari arah Kabupaten Gowa. Di lokasi juga terlihat tumpukan ban bekas masih terbakar.

Mahasiswa Makassar demo tolak UU Cipta Kerja tutup Jalan Sultan Alauddin hingga malam. Foto: Ihksan/detiSulsel

Massa juga menutup akses satu jalur jalan dari arah Gowa menuju Jalan AP Pettarani. Mereka menutup jalan menggunakan pagar besi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arus lalu lintas pun terhambat karena harus beralih jalur ke sebelah kanan. Kemacetan terjadi sekitar 2,6 kilometer dari arah Gowa ke Jalan AP Pettarani.

Sejauh ini belum terlihat ada aparat kepolisian mengatur arus lalu lintas. Namum terlihat sejumlah warga membantu para pengendara melintas palang jalan yang dibuat oleh massa aksi.

Pengendara mengambil jalur kanan akibat mahasiswa Makassar demo tolak UU Cipta Kerja tutup Jalan Sultan Alauddin hingga malam. Foto: Ihksan/detiSulsel

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Jumardi mengatakan aksi ini dilakukan sejak pukul 17.00 Wita sore tadi. Aksi ini sebagai bentuk penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Kurang lebih 100 jumlah massa. Dari jam 5 tadi sampai berbuka puasa lebih 100. Isu yang diangkat dari Aliansa UINAM Menggugat ini bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Ciptakerja yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 2023 lalu," ujarnya.

Jumardi pun menyebut bakal menggelar aksi tutup jalan hingga pukul 21.00 Wita malam ini. Hal tersebut diakui sebagai penegasan mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

"Target kita sampai jam 9 malam. Dari Aliassi ini betul-betul menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI," ucapnya.