.webp)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Bustanil Arifin Amri melakukan protes keras saat rapat bersama TAPD hingga viral di media sosial. Bustanil protes anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan hingga sekretariat DPRD Bone dipangkas sepihak oleh Pemkab.
"Tidak bisa ditahan lagi. Ini bentuk kekecewaan kami atas ketidakadilan dan penghianatan kepada rakyat," kata Bustanil saat dikonfirmasi detikSulsel, Rabu (29/3/2023).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bone itu mengatakan anggaran Sekretariat DPRD telah dipangkas TAPD untuk memenuhi porsi anggaran dana alokasi umum (DAU) earmarking pascaterbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 dan 212 Tahun 2023. Padahal menurutnya, Pemkab semestinya menyampaikan sejak awal jika ada anggaran yang tidak sesuai ke DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PMK 212 itu lahir Desember 2022, ketika memang ada yang tidak berkesesuaian dengan perencanaan ataupun pemenuhan earmarking kenapa tidak dari awal disesuaikan, kenapa di tengah jalan baru ada realokasi melalui parsial setelah semua kegiatan tersebut dibacakan di musrenbang sebagai hasil realisasi 2023," cetusnya.
Bustanil mengungkapkan, sudah banyak masyarakat yang mengetahui program yang akan dilakukan oleh anggota DPRD Bone berdasarakan hasil musrembang. Namun programnya tiba-tiba dihilangkan oleh TAPD.
"Kan itu pembohongan publik. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan kenapa harus dibacakan di musrenbang. Sama saja itu mau mempermalukan kita apa yang telah diperjuangkan bertahun-tahun melalui temu konstituen maupun musrembang desa dan kecamatan," sesalnya.
Dia pun menilai Pemkab Bone tidak bisa membedakan program prioritas dan bukan. Bustanil menyebut Pemkab justru lebih mementingkan pengadaan kendaraan dinas (randis) yang notabene tidak begitu mendesak.
"Program yang tidak terlalu urgent seperti pengadaan randis dan rehab tribun tetap saja jalan. Sedangkan jalan rusak yang sudah berpuluh tahun tidak diperbaiki malah direalokasi dan dihabiskan begitu saja. Itu tidak adil namanya, konstituen kami bayar pajak juga kenapa harus jadi korban," jelasnya.
Saat ditanya soal jumlah anggaran yang dipangkas, Bustanil mengaku tidak mengetahuinya. Dia menyebut Pemkab tidak mengkomunikasikan perubahan anggaran ke DPRD Bone.
"Persoalan banyaknya anggaran yang dipangkas itu saya tidak tahu pasti jumlahnya karena tidak pernah dikupas berapa yang terbuka, apa saja yang direalokasi, dan apa saja yang masuk dalam pemenuhan earmarking," ujarnya,
"Di situ kami tuntut keterbukaan itu. Karena ini bersikap parsial degan alasan DPRD hanya mengetahui tapi ini APBD yang sudah ditetapkan jika ada yang mau diubah maka DPRD wajib tahu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dengan fungsi budgetting dan fungsi pengawasan," pungkasnya.
Diketahui dalam video viral, Bustanil tampak melakukan prtoes keras dalam rapat bersama TAPD Pemkab Bone. Bustanil tampak berteriak di hadapan TAPD dengan cara berdiri.
Sementara, Kabid Anggaran BPKAD Bone Andi Iqbal Walinono menuturkan pemangkasan sejumlah kegiatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia menyebut anggaran parsial juga sudah ditetapkan.
"Parsial sudah ditetapkan, karena batas waktunya hanya sampai 8 Maret. Jika ini tidak dilakukan, maka DAU earmarking tidak ditransfer oleh pemerintah pusat," ucapnya saat dikonfirmasi terpisah.
(asm/sar)
