.webp)
Kepala Dinas Damkar dan Satpol PP Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Idris menargetkan pembayaran gaji kepada 796 honorer segera terbayarkan pekan ini. Namun dari 6 bulan yang menunggak, pihaknya hanya bisa membayar 2 bulan terlebih dahulu.
"Jadi akan dibayarkan 2 bulan dulu (Januari-Februari 2023)," ungkap Kadis Damkar dan Satpol PP Pangkep Muhammad Idris saat dikonfirmasi, Senin (27/3/2023).
Idris menjelaskan, proses pembayaran gaji hanya disiapkan 2 bulan karena untuk 4 bulan sebelumnya punya mekanisme tersendiri. Dia menyebut gaji pada 4 bulan sebelumnya harus melalui audit Inspektorat sebab terhitung sebagai utang Pemda tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab yang tahun lalu itu harus diperiksa karena dia jadi utang Pemda," imbuhnya.
Dia berjanji untuk pembayaran gaji 2 bulan tersebut akan segera terbayarkan. Saat ini sedang dalam proses perampungan data untuk selanjutnya diajukan pembayaran.
"Sementara berproses. Kabid yang tangani sementara kerja tadi (untuk proses pencairan). Semoga dalam 1-2 hari ini selesai," paparnya.
Ia mengaku tinggal menunggu kabid yang menangani untuk menyelesaikan proses administrasi dan selanjutnya diajukan pembayaran. Sehingga pada pekan ini gaji para honorer sudah bisa dibayarkan.
"Semoga (bisa terbayar pekan ini). Saya sebagai kepala dinas sisa menunggu untuk tanda tangan sebab kabidnya sudah tangani," jelasnya.
Terpisah, salah seorang honorer Damkar inisial WA mengaku menyesalkan gaji honor yang tak kunjung diterima hingga hari ini. Padahal ia sangat membutuhkan pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.
"Iya, ini belum cair gaji. Kami juga tidak dapat penjelasan juga (kapan gaji akan dibayar)," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kadis Damkar dan Satpol PP Pangkep Muhammad Idris mengungkap alasan gaji 796 honorer menunggak 6 bulan. Idris mengatakan, jumlah honorer yang diterima tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
"Teman-teman banyak yang masuk di Damkar di tahun 2022 lalu," ungkap Idris kepada detikSulsel, Selasa (21/3).
Idris tidak merinci nominal anggaran yang sudah ditetapkan di APBD 2021 untuk pembayaran gaji tersebut. Dia cuma beralasan anggaran tidak mencukupi.
"Jadi gaji mereka tidak mencukupi anggaran 2021 yang telah ditetapkan," paparnya.
Dirinya juga enggan berkomentar sehingga ada penambahan tenaga honorer di instansinya. Idris berdalih dirinya baru menjabat sebagai kepala dinas menjelang akhir 2022 lalu.
"Saya tidak berani menjawab (banyak honorer dimasukkan) karena saya juga baru menjabat," jelasnya.
(asm/hsr)
