.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Boalemo, Gorontalo Hadi Mopangga menuding Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Faisal Hurudji yang memulai keributan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkab Boalemo. Dia mengaku terpancing hingga membanting meja.
"Saya hanya mendorong meja, kemarin itu kericuhan biasa, saya terpancing emosi," kata Hardi saat di konfirmasi detikcom, Jumat (17/3/2023).
Hardi mengaku rapat berlangsung alot dan Faisal tidak terima saat dirinya mengatakan di luar sana ada oknum ASN Boalemo munafik bahkan cari muka ke pemerintah daerah. Saat itu, Faisal melakukan interupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sebenarnya hanya mengatakan ada di luar sana oknum ASN Boalemo munafik, penjilat, cari muka sama pemerintah daerah. Dia interupsi, kata Faisal saya tidak setuju dengan perkataan dengan ucapan pak Wakil Ketua," terang Hardi.
Hardi pun menuding Faisal yang menyebabkan rapat berakhir ricu. Apalagi Faisal yang mengamuk duluan sehingga dirinya ikut terpancing.
"Di sinilah miskomunikasi Pak Faisal, dan kondisi tensi sudah mulai naik, di situlah kejadian kemarin karena kadis mengamuk, saya pun ikut mengamuk," jelasnya.
Kericuhan yang terjadi tidak berlangsung lama. Para peserta rapat yang lain langsung melerai mereka berdua dan Faisal dibawa keluar ruangan rapat.
"Akhirnya kami berdua dilerai oleh anggota yang hadir saat itu," ujar Hardi.
Hardi menambahkan pada prinsipnya Komisi III DPRD Boalemo tidak ada masalah dengan dinas terkait. Termasuk dirinya dengan Faisal.
"Kami tidak ada masalah dengan dinas terkait, begitupun saya tidak ada masalah dengan beliau," imbuh Hadi.
Untuk diketahui, RDP antara Komisi III DPRD Boalemo dengan pihak Pemkab Boalemo berakhir ricuh pada Selasa (14/3) lalu. Kericuhan melibatkan Hardi Mopangga dengan Faisal Hurudji.
"Ya, (RDP ricuh). Rapat kemarin hanya kericuhan biasa antara Kadis dan Wakil Ketua Komisi III," ujar Robert saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (16/3).
RDP tersebut digelar Komisi III DPRD Boalemo bersama Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Dikpora), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
(hsr/urw)
