.webp)
Sebanyak 796 honorer Dinas Damkar dan Satpol PP Pemkab Pangkep mengeluhkan gajinya selama 6 bulan juga dibayar. Salah seorang honorer di Dinas Damkar pun mengaku terpaksa menjadi buruh bangunan agar dapat penghasilan demi menyambung hidup.
"Kalau dapat uang sedikit kalau ada yang kerja kayak tukang batu. Biar pun sedikit ya harus disyukuri," ungkap honorer Damkar Pangkep inisial WA kepada detikSulsel, Jumat (17/3/2023).
WA juga terpaksa hengkang dari kontrakannya. Pasalnya dirinya tidak lagi punya biaya untuk membayar sewa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini saya kembali ke rumah mertua karena tidak bisa bayar kontrakan lagi," paparnya.
WA menjelaskan, ia sebelumnya masih sanggup menutupi pembayaran kontrakan Rp 500 ribu setiap bulannya. Namun dalam beberapa bulan terakhir sudah tak sanggup lagi membayar.
"Kontrakan rumah dan kebutuhan sehari hari. Berat sekali. Saya itu bayar Rp 500 ribu per bulan sementara kan sudah tak ada pemasukan lagi," bebernya dengan suara berat.
Meskipun gaji sudah 6 bulan tak terbayar, ia mengaku tetap masuk bekerja. Dia mengaku masih berpikir untuk berhenti dari OPD tempatnya berdinas karena sudah 6 tahun bekerja.
"Kita mau berhenti kita sayangkan juga pengabdian 6 tahun," paparnya.
Honorer Damkar Pangkep lainnya inisial MI mengaku hanya mengandalkan pemasukan sehari-hari sebagai honorer di Damkar Pangkep. MI mengatakan dirinya tidak ada pekerjaan sampingan.
"Saya hanya bekerja di Damkar, jadi dengan tak digaji 6 bulan tentu ini sangat berat bagi keluarga saya," jelasnya.
MI bahkan terpaksa harus mengambil pinjaman di salah satu koperasi demi menyambung hidup. Motornya pun menjadi jaminan.
"Saya ambil pinjaman 2 juta jaminan BPKB motor," paparnya.
Dia pun berharap Pemkab bisa segera membayar 6 bulan gajinya yang tak kunjung dibayar hingga sekarang. Ia mengaku bingung tak tahu harus berbuat apa lagi.
"Saya berharap ada solusi lah. Segera terbayar gaji kami ini," harapnya.
Legislator Desak Pemkab Bayar Honorer
Diberitakan sebelumnya, legislator DPRD Pangkep Abd Rasyid mendesak Pemkab Pangkep segera membayarkan gaji 796 honorer Damkar dan Satpol PP yang menunggak hingga 6 bulan. Dia menegaskan tunggakan gaji itu bisa mengganggu pelayanan publik.
"Itu memang semestinya harus segera dipenuhi hak orang (pembayaran gaji honorer Damkar dan Satpol PP)," kata Rasyid kepada detikSulsel, Jumat (17/3).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangkep itu mengaku pihaknya sudah sering mendesak pihak Dinas Damkar dan Satpol PP untuk melunasi gaji 796 honorer. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun sudah mengaku akan segera membayarkan gaji itu.
"Kami sudah sering sampaikan itu desakan agar segera terbayarkan gaji honorer di Damkar dan Satpol PP," jelasnya.
(sar/asm)
