.webp)
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wamena mengungkap 2 jembatan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan dibakar hingga ditutup warga. Aksi ini buntut penolakan atas hasil pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yalimo.
"Iya ada 2 jembatan kami dibakar dan dirusak masyarakat. Bahkan saat ini kondisi ke 2 jembatan dalam kondisi dipalang. Hal itu dilakukan masyarakat lantaran mereka membuat mosi tidak percaya kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah," ungkap Kepala BPJN Wamena Zepnat Kambu kepada wartawan, Jumat (17/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Jembatan di Yalimo, Papua Pegunungan ditutup warga. (Dok. Istimewa) |
Aksi penutupan jembatan itu disebut terjadi sejak Senin (13/3). Warga meminta penjelasan terkait adanya pengurangan suara dalam pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) usai KPU Yalimo melakukan pencocokan dan penelitian (coklit).
"Itu dilakukan masyarakat lantaran merasa daftar pemilihan tetap di daerah mereka dikurangi KPUD dari DPT sebelumnya," tuturnya.
Menurutnya, warga mendesak KPU Yalimo untuk segera memberikan penjelasan atas adanya perubahan DPT di wilayah tersebut.
"Lokasinya di Jembatan Dombomi I dan Jembatan Weri di Kabupaten Yalimo. Sasaran mereka merusak dan membakar jembatan lantaran mengharapkan perhatian dari KPUD untuk menjawab permintaan mereka," tegasnya.
Zepnat menerangkan jembatan tersebut merupakan akses penghubung antara Kota Jayapura, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Jayawijaya yang merupakan Jalan Trans Papua. Luas jembatan yang memiliki bentangan kurang lebih 40 meter itu penghubung Papua dan Papua Pegunungan.
"Jembatan yang dibakar dan dirusak itu sudah kami perbaiki. Tetapi saat ini jembatan itu dalam kondisi dipalang sehingga tak ada yang bisa melintas," sebut Zepnat.
Pihaknya menekankan, situasi ini mengganggu aktivitas pembangunan yang diprogramkan pemerintah. Zepnat berharap permasalahan yang memicu pemalangan jembatan itu bisa segera diselesaikan.
"Kita mengharapkan apabila adanya permasalahan di tengah-tengah masyarakat bisa segera diselesaikan agar seluruh pembangunan yang diprogramkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu," ucapnya.
"Sehingga pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua bisa benar-benar dirasakan," sambung Zepnat.
Zepnat juga berharap aparat keamanan bisa ikut mengawal proses pembangunan di wilayah tersebut. Menurutnya, proyek infrastruktur di wilayah Papua tidak hanya terkendala cuaca, namun juga terkait keamanan.
"Ada di Yahukimo yang telah kami sepakati dikawal aparat pembangunan jalannya akibat diganggu KKB. Dan hampir seluruh wilayah di Papua Pegunungan pembangunannya terancam diganggu prosesnya akibat isu keamanan," tuturnya.
Menurutnya, BBPJN Wamena punya wilayah kerja yang tingkat kerawanannya masuk kategori kuning hingga merah. Sehingga dibutuhkan pengawalan aparat keamanan.
"Ya bisa dibilang wilayah kerja kami di zona merah dan kuning. Namun kita berupaya dengan keras untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kehadiran pembangunan serta tentunya dikawal aparat keamanan," pungkasnya.
(sar/asm)
