.webp)
Inspektorat Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) tengah mengusut kasus kepala desa (kades) yang 7 bulan menahan dana bantuan langsung tunai (BLT) 94 warganya. Kasus tersebut ditangani Inspektorat atas perintah Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi.
"Kami tindak lanjuti setelah ada laporan dari camat dengan perintahkan Inspektorat untuk periksa Desa Kakulasan itu," ungkap Sutinah kepada detikcom, Sabtu (28/1/2023).
Sutinah mengatakan, dirinya menerima laporan adanya aduan warga yang tak menerima BLT itu melalui Camat Tommo Robert Budiman pada Kamis (26/1) lalu. Saat ini, pihaknya tengah menanti hasil pemeriksaan Inspektorat Mamuju terkait kasus tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini lagi menunggu laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat," terangnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Mamuju Muhammad Yani saat dikonfirmasi terpisah mengatakan telah menurunkan tim untuk melakukan investigasi di Desa Kakulasan. Dia menyebut timnya telah mendapatkan data-data awal terkait laporan tersebut.
"Sudah turun tim dari kemarin ke Kakulasan, kita sudah ada juga data awal, cuman kita harus turun lakukan pemeriksaan," bebernya.
"Untuk waktunya (investigasi) kita tidak tahu itu, cuman nanti hasilnya kita serahkan ke bupati," imbuhnya.
Kendati demikian, dia mengaku belum bisa memberikan informasi terkait berapa lama timnya akan melakukan pemeriksaan. Terkait hasil investigasi, dia mengatakan nantinya akan menyerahkannya langsung ke Bupati Mamuju.
Warga Lapor Polisi
Sebelumnya, sebanyak 94 warga di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Mamuju, mengeluh belum menerima BLT selama 7 bulan. Warga lalu melaporkan kadesnya ke Bupati Mamuju hingga aparat kepolisian.
"Yang belum terima (BLT) itu 94 orang," kata seorang warga Desa Kakulasan, Ancu kepada detikcom, Jumat (27/1).
"Tidak pernah mi masuk (kadesnya) sejak bulan 8 (Agustus 2022)," bebernya.
Menurut Ancu, warga yang tak menerima bantuan BLT itu sedianya ingin bertemu dengan Kades Kakulasan untuk mencari tahu penyebab BLT mereka tertahan. Namun, warga mengaku kades yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
Sementara itu, Kanit Tipikor Polresta Mamuju Ipda Fantri mengaku pihaknya sudah menerima aduan warga yang BLT-nya tertahan 7 bulan. Mereka mengadukan itu ke Polsek Tommo pada Jumat (27/1).
"Iya tadi mereka baru ke polsek. Mereka adukan soal BLT, pekerjaan fisik sama gaji aparat desa," ungkap Fantri.
Pihaknya pun tengah mengumpulkan bahan keterangan terkait aduan warga itu. Fantri mengatakan, kades dan bendahara Desa Kakulasan akan dipanggil dalam waktu dekat.
"Baru kami terima (laporan warga), pasti kami tindak lanjuti. Ke depannya kami undang dulu kades dan bendahara untuk klarifikasi," pungkasnya.
(urw/hsr)
