.webp)
Tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) direncanakan dimulai Agustus mendatang. Namun anggaran pelaksanaan pemilu tersebut belum jelas lantaran Pemkab mengklaim KPU dan Bawaslu disebut belum melakukan pengajuan.
"Belum ada pengajuannya untuk KPU dan Bawaslu. Ini diajukan ke Kesbangpol, tapi secara resmi Badan Kesbangpol belum mengajukan ke TAPD untuk diverifikasi," kata Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Najamuddin kepada detikSulsel, Jumat (27/1/2023).
Najamuddin mengatakan, proposal itu harus dari Kesbangpol ke Bappeda yang saat ini tengah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya dimasukkan dalam perencanaan program kegiatan tahun anggaran 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harusnya saat ini diajukan ke Bappeda untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 yang sudah dimulai prosesnya. Sehingga jumlah tersebut bisa di verifikasi oleh TAPD," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kesbangpol Bone Andi Sumardi Suaib mengakui jika proposal yang dimaksud belum diajukan ke pihaknya, baik dari KPU atau pun Bawaslu.
"Belum ada pengajuan. Nanti coba saya tanya dinas keuangan (BKAD)," singkat Sumardi.
Sementara itu, Komisioner KPU Bone Nasruddin Zaelani menuturkan kebutuhan anggaran untuk Pilkada Bone sebesar Rp 90 miliar. Dia mengaku anggaran itu sudah diajukan pihaknya ke Pemkab Bone sejak 2022 lalu.
"Kebutuhan anggaran ini sudah diperhitungkan untuk maksimal 6 pasangan calon dan sudah diajukan sejak tahun lalu. Untuk tahun 2023 dibutuhkan Rp 40 miliar dan 2024 Rp 50 miliar," sebut Nasruddin.
Atto sapaan akrabnya menjelaskan, anggaran pilkada sudah harus disiapkan pemda tahun ini. Mengingat, Agustus sudah masuk tahapan pilkada.
"Tahapan pencalonan itu sudah bergulir Agustus. Proposal untuk anggaran pilkada juga sudah kita ajukan ke pemda dan di situ jelas rinciannya. Sisa sekarang KPU menunggu rapat dengan TPAD," bebernya.
"Yang pasti semua anggaran itu harus terpenuhi. Karena kapan tidak, pasti ada tahapan yang korban. Karena tidak mungkin anggaran pemilu kita gunakan untuk pilkada. Nomenklaturnya beda," sambung Atto.
Senada, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bone Alwi menuturkan, pihaknya telah mengajukan proposal kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pilkada sebesar Rp 26 miliar.
"Untuk rinciannya berapa dalam 1 tahun saya juga belum tahu. Tetapi kita sudah ajukan sejak tahun lalu, bahkan sudah dibicarakan dengan pihak DPRD dan biasanya menjelang masuk tahapan akan dirasionalkan," ungkapnya.
(sar/hsr)
