.webp)
Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak turut menanggapi rencana DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menganggarkan belanja baju dinas untuk 85 anggota dewan senilai Rp 2,4 miliar. Dia menilai pengadaan baju dinas tersebut tidak wajar.
"Saya sih melihat ini, saya tetap menganggap ini hal yang tidak wajar, seharusnya kalau perlu ditunda pengadaan ini," kata Anwar Razak kepada detikSulsel, Kamis (19/1/2023).
Menurut Anwar, lima paket baju baru untuk anggota DPRD Sulsel ini tidak ada kaitannya dengan tugas pokoknya. Dia mengatakan anggota dewan semestinya memberikan fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas pokoknya mereka ini bagaimana memastikan layanan publik, pendidikan, kesehatan itu bisa pasti diterima oleh masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Anwar menegaskan anggaran Rp 2,4 miliar untuk lima paket baju anggota DPRD Sulsel ini dinilai terlalu besar. Menurutnya, anggaran tersebut bisa lebih berguna jika dialokasikan untuk pelayanan publik di masyarakat.
"Kalau saya sih ini anggaran yang sangat besar, apalagi tiap tahun ini mengalami kenaikan. Tentu menurut saya ini sangat besar dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain yang sangat penting, misalnya untuk urusan pelayanan publik di masyarakat, itu yang semestinya menjadi tugasnya anggota DPR untuk mengawasi," ujarnya.
"Tidak mesti diadakan, apalagi kan pakaian itu ada di tahun yang lalu, saya yakin satu tahun itu tidak akan habis pakaian itu. Ataukah kurangi anggarannya, pakai pakaian yang sederhana," katanya.
Lebih lanjut, Anwar menilai belanja pakaian dengan harga Rp 2,4 miliar untuk 85 anggota DPRD Sulsel sudah termasuk mewah. Menurutnya, anggota dewan seharusnya menampilkan kesederhanaan agar masyarakat merasa lebih dekat untuk menyampaikan aspirasnya.
"Justru menurut saya, itu akan membuat publik, apalagi sudah tersebar begini. Tentu malah akan membuat publik semakin minder menyampaikan aspirasi karena karena yang ditampilkan oleh anggota DPR ini adalah kemewahan, bukan kesederhanaan yang kemudian membuat publik merasa lebih dekat," ujarnya.
"Di Sulsel itu kemarin ada kasus ibu hamil itu harus digotong ke layanan puskesmas untuk bersalin. Itu cerminan masih buruknya layanan publik di Sulsel. Sementara pada saat bersamaan, anggota DPRD-nya mau menghabiskan uang ini miliaran untuk hanya pakaian bajunya ini, sementara tugas wajibnya dia tidak selesai," ungkapnya.
Untuk diketahui, DPRD Sulsel menganggarkan Rp 2,4 miliar untuk belanja baju baru tahun ini. Pakaian tersebut merupakan salah satu fasilitas untuk wakil rakyat.
"Iya kalau anggota Dewan ada fasilitasnya. Keseluruhan 85 (anggota)," kata Kepala Bagian Sekretariat DPRD Sulsel Masdar kepada detikSulsel, Selasa (17/1).
Masdar menyebutkan ada lima paket rencana pengadaan pakaian yang telah diunggah di Sirup LKPP. Kelima paket tersebut adalah pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp 233 juta dan pakaian sipil harian (PSH) Rp 467 juta.
Kemudian ada juga pakaian sipil lengkap (PSL) sebanyak 430 juta, pakaian sipil resmi (PSR) Rp 233 juta, dan pakaian adat Rp 1,122 miliar.
"(Total) 2,487 miliar," ujar Masdar.
(asm/sar)
