.webp)
Pemkot Makassar berencana mengevaluasi 12.800 Laskar Pelangi alias Pelayanan Publik Berintegritas di akhir Desember ini. Evaluasi tersebut akan diserahkan ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Evaluasi bagi BKPSDM diserahkan kepada dinas masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan dinasnya," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Andi Siswanta Attas kepada wartawan, Senin (12/12/2022).
Siswanta menjelaskan evaluasi diserahkan ke masing-masing SKPD karena mereka yang memahami kondisi para pegawainya. Setiap SKPD disebut berhak menilai kinerja Laskar Pelangi di instansinya masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena dinas A dan B pasti berbeda tetapi secara objektif tidak tertutup kemungkinan dia subjektif. Silakan saja nanti (hasilnya) di BKPSDM lihat," terangnya.
Dia mengatakan, dalam evaluasi ini juga akan dilihat ada atau tidak pegawai yang mempunyai hubungan keluarga di dalam satu instansi. Jika ditemukan, maka pegawai itu akan dipindahkan ke instansi lain.
"Ada kan anunya (atensi) KPK itu, tidak boleh ada baku sepupu, tidak boleh. Apalagi adek, kakak, istri, atau suami dalam satu kantor. Takutnya yang begitu-begitu," ungkapnya.
"Ini kita lagi menyurat ke SKPD masuk nanti kita lihat mi. Nanti kita arahkan eh berarti ini ada ini, oh ini dipindahkan ke sini," sambungnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkapkan bakal memecat Laskar Pelangi yang malas. Mereka akan diberhentikan jika hanya menjadi beban Pemkot Makassar.
Danny mengatakan, saat ini ada 12.800 Laskar Pelangi yang sebelumnya diterima. Tenaga non-ASN Pemkot Makassar itu dianggap jumlahnya cukup banyak.
"Makanya harus diefisienkan, Laskar Pelangi yang malas ya tidak usah lagi diisi tempatnya," tegas Danny kepada wartawan, Kamis (8/12).
(asm/sar)
