Kader Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasrat ingin maju sebagai calon gubernur di Pilgub 2024. Namun keinginan itu terbentur perintah partai agar maju sebagai calon legislatif DPR RI pada Pileg.
Kader Golkar tersebut di antaranya Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, termasuk Wali Kota Parepare. Padahal masa jabatan yang sudah memasuki dua periode, digadang-gadang menjadi batu loncatan keduanya untuk menjadi calon gubernur.
Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi membenarkan jika seluruh ketua DPD Golkar tingkat I maupun II yang juga jadi bupati dan wali kota diminta memenangkan suara partai. Seluruh kader potensial tanpa terkecuali diperintahkan meningkatkan suara di parlemen.
"Contohnya saya, Wali Kota Parepare, Bupati Selayar, Bupati Jeneponto, Bupati Lutra, Bupati Soppeng. Itu semua didorong bertarung di Pileg," ucap Andi Fahsar saat ditemui di perayaan HUT PGRI Bone, di Stadion Lapatau, Minggu (4/12/2022).
Ketua DPD II Golkar Bone ini pun enggan berspekulasi terkait keinginannya untuk maju di Pilgub 2024. Arahan partai hanya meminta fokus pada Pileg.
"Yang pasti semua harus ma'caleg (mendaftar Caleg) dulu," jelasnya.
Namun peluang untuk bertarung menjadi calon gubernur disebut masih terbuka. Apalagi menurut Fahsar, Pileg dan Pilgub digelar tidak bersamaan.
"Sebenarnya untuk Pilgub itu lain mekanismenya. Apalagi kan masih ada jeda dari (Pileg) bulan Februari ke November (untuk Pilgub)," imbuh Fahsar.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe juga bernasib sama dengan Andi Fahsar. Taufan Pawe juga diminta agar fokus bertarung dan memenangkan partai Golkar di Pileg.
"Iya (Taufan Pawe) juga. Ini bukan saja bagi kepala daerah Golkar yang sudah dua periode," tegas Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng saat dikonfirmasi detikSulsel, Minggu (4/12).
Taufan Pawe yang merupakan Ketua DPD I Golkar Sulsel wajib mengikuti perintah partai untuk mengenyampingkan urusan Pilgub. Taufan Pawe mesti menyurutkan niatnya sementara untuk maju sebagai calon gubernur.
"Itu (Pilgub) nanti bicara lain. Kita sekarang bicara legislatif. Bicara bupati dan gubernur nanti setelah itu (Pileg). Jadi belum pembicaraan ke arah situ," bebernya.
"Jadi memang ada imbauan dari DPP Golkar untuk seluruh ketua DPD II dan DPD 1 Golkar untuk maju di Pileg," tambah Marzuki.
Marzuki menegaskan, para kepala daerah diyakini memiliki massa yang besar. Sehingga dengan fokus ke Pileg terlebih dahulu, maka suara Golkar bisa meningkat.
"Jadi kan untuk menguji kemampuan sekaligus mendorong suara Golkar, makanya semua ketua DPD 1 dan DPD II juga diminta maju di Pileg dulu," ucapnya.
Marzuki menegaskan bukan hanya kepala daerah dua periode, bupati maupun wali kota yang masih satu periode pun juga mendapat imbaun untuk maju bertarung di Pileg. Hasil dari Pileg akan jadi bahan pertimbangan untuk mengusung kembali kepala daerah.
"Yang satu periode juga diminta ke Pileg dulu baru setelahnya akan dilihat kalau mau maju di Pilkada," imbuh Marzuki.
Para kepala daerah yang merupakan ketua DPD I dan II Golkar nantinya akan terjaring dalam seleksi yang dilakukan Partai Golkar. Nantinya akan ada survei untuk menentukan kader yang diberikan kesempatan maju bertarung.
"Jadi sekarang masih tahap 200 persen (untuk dipilih jadi caleg), kemudian diseleksi jadi 150 persen. Dan nanti jadi 100 persen dan ini lah yang jadi calon tetap. Sementara dilakukan survei di masing-masing tingkatan (untuk menentukan caleg tetap)," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/asm)