.webp)
Komisi V DPR RI geram ke Pemkab Soppeng dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ) di bawah PUPR gegara irigasi Bendungan Langkemme di Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tertimbun longsor lambat ditangani. Akibatnya petani setempat tak bisa bercocok tanam.
"Itu bisa pakai anggaran bencana. Asalkan Pemkab Soppeng juga segera melaporkan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras kepada detikSulsel, Minggu (4/12/2022).
Menurut pria yang akrab disapa AIA itu, anggaran bencana bisa dipakai dalam kondisi darurat. Irigasi yang tertimbun material longsor harus segera dikerjakan karena termasuk kondisi darurat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan force majeure, di luar kendali pemda karena bencana alam. Sangat urgen dan super prioritas dan harus dikerja secepatnya," tegasnya.
AIA menuturkan warga di Soppeng rata-rata adalah petani. Dia pun meminta pemerintah memberikan perhatian serius terkait suplai air ke petani karena tidak bisa hanya mengandalkan air hujan.
"Makanya, dengan perbaikan irigasi bendungan akan meningkatkan produksi pertanian bagi petani dan bisa melakukan musim tanam 2 kali dalam setahun. Dan ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya lagi.
Pengerjaan Lambat karena Kurang Anggaran
Terpisah, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Liliriaja Muhammad Yassir mengatakan pengerjaan lambat karena kekurangan anggaran. Pihak PUPR akan melakukan pertemuan dengan petani terkait hal tersebut.
"Alasannya kekurangan anggaran. Tapi, tanggal 7 Desember baru (akan ada) penjelasan dari PUPR kabupaten, karena baru dipertemukan semua pihak, termasuk dengan petani," bebernya.
Sementara, Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide mengatakan irigasi Bendungan Langkemme sudah ditangani oleh Kementerian PUPR. Dia meminta pengerjaan tersebut selesai akhir bulan Desember 2022.
"Saya minta ditangani cepat, tidak bisa menunggu anggaran 2023. Petani terlambat turun sawah. Kami minta secepatnya dikerja. Paling lambat akhir bulan Desember sudah selesai," katanya.
(hsr/asm)
