Pemkab Bone Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah berupaya menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2023. Pemkab Bone membutuhkan Rp 127 miliar untuk merealisasikan pelayanan kesehatan dasar tersebut.
"Untuk menerapkan UHC tahun 2023 anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 127 miliar. Saat ini kita masih akan lakukan pendataan," kata Sekda Bone Andi Islamuddin saat ditemui detikSulsel usai rapat dengan BPJS, Sabtu (3/12/2022).
Islamuddin mengatakan, pihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Tujuannya untuk mengetahui data valid yang ada di 362 Desa se-Kabupaten Bone.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena masih banyak warga Bone belum terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan. Terutama mereka yang warga kurang mampu," sebutnya.
Islamuddin menjelaskan, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Dengan diterapkannya sistem UHC, warga yang ingin berobat cukup memperlihatkan KTP dan akan terlayani.
"Dengan UHC nanti kita berharap sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani. Kami juga sudah melihat gambaran kemampuan fiskal APBD kita. Insyaallah dengan intruksi Bupati di 2023 Bone akan UHC," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bone Indira menuturkan, percepatan UHC di Bone juga merupakan bentuk dukungan untuk program strategis nasional. UHC akan lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
"Ini adalah hal yang sangat mulia. Dan kita sangat mengapresiasi jika tahun 2023 nanti Kabupaten Bone sudah bisa berlakukan program UHC," ucapnya.
(urw/hmw)