.webp)
"Sampai hari kapan pun belum ada penetapan (pelaksanaan Pemilu RT/RW) kami tidak akan berhenti (demo)" kata Sekretaris Aliansi Eks Ketua RT/RW Makassar Khairil kepada detikSulsel, Kamis (17/11/2022).
"Tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat khususnya eks RT/RW tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya menyuarakan pendapat pendapat di muka umum," sambungnya.
Khairil mengatakan polemik ini hanya bisa membaik apabila Pemkot Makassar telah memutuskan pelaksanaan Pemilu RT/RW. Dia menegaskan sikap pihaknya tergantung respons pihak Pemkot Makassar itu sendiri.
"Solusi hari ini hanya bisa lahir dari pemerintah kota. Kondusif atau tidak, berhenti demonya atau tidak, tergantung pemerintah kota hari ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Khairil mengaku hingga saat ini pihaknya belum bisa bertemu Wali Kota Makassar. Dia berharap pertemuan itu secepatnya bisa terwujud.
"Sekaitan dengan mau ditemui atau tidak kami (Eks Ketua RT/RW) sebenarnya menunggu. Kapan pun kami mau ditemui, mau satu dua orang, kami membuka ruang untuk itu," urainya.
Diketahui, Danny Pomanto mengundur pelaksanaan pemilu raya ketua RT/RW agar pelaksanaannya berbarengan dengan Pilpres dan Pileg tahun 2024. Kebijakan ini pun memicu kontroversi di tengah masyarakat.
"Jadi pak wali kota tidak usah mengambil kebijakan yang berbau pro dan kontra. Jangan memaksakan kehendak karena itu yang memicu tidak kondusifnya masyarakat karena kontroversial," ucap Sekretaris Aliansi Eks Ketua RT/RW Makassar Khairil kepada detikSulsel, Sabtu (8/10).
Mantan Ketua RT di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar ini menilai Wali Kota Makassar terkesan memonopoli pemilu ketua RT/RW. Masyarakat dianggap tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan.
"Pemilu RT RW itu milik masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mengatur sekaitan dengan tanggal waktu. Pemerintah hanya fasilitator, tidak bisa dia memonopoli hal-hal yang seperti ini," katanya.
(hmw/nvl)
