Pilkades Tahap II di Bone Rawan Konflik, Ada Kepentingan Calon Anggota DPRD

Bone -

Sebanyak 141 desa di 23 kecamatan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melakukan pemilihan kepala desa tahap kedua. Pilkades Tahap II Bone itu diprediksi rawan konflik karena banyaknya kepentingan, di antaranya kepentingan Pemilu 2024 seperti calon anggota DPRD.

"Tensi pilkades sekarang lebih tinggi karena dihadapkan tahun politik 2024. Karena seluruh proses berlangsung di tahun 2023, perlu ditingkatkan kewaspadaan lebih tinggi agar pilkades ini lebih aman," kata Wakil Bupati Bone Ambo Dalle saat memberikan sambutan dalam Rakor bersama Forkopimda dan Forkopimcam di Gedung PKK Bone, Kamis (17/11/2022).

Pada Pilkades Tahap II di 141 desa di Bone tersebut dipastikan akan diikuti 411 calon kepala desa. Para calon tersebut telah dinyatakan lolos seleksi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ambo Dalle mengatakan, semua daerah berpotensi rawan menurut pemetaan operasi intelijen di beberapa kecamatan. Namun dia tak ingin merinci daerah yang dianggap rawan tersebut.

"Yang pasti biasa memang terganggu kalau di situ banyak campur tangan kepentingan. Yang potensi membuat rawan kalau ada campur tangan dari luar, terkait kepentingan calon anggota DPRD," bebernya.

Ambo Dalle menambahkan, Pilkades kali ini tidak boleh dianggap biasa walau pada tahapan pertama berhasil. Seluruh pihak harus satukan persepsi di dalam Pilkades, tidak boleh ada kepentingan pribadi tetapi kepentingan bangsa.

"Makanya jumlah pengamanan yang disiapkan nanti ini kurang lebih 2.400 personel dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas. Kita tetap optimis karena kita dianggap pilkades teraman di Indonesia dan menjadi percontohan," jelasnya.

Ketua PMI Bone itu juga mengingatkan agar Pilkades di Bone menghindari money politik untuk menjadi pembelajaran politik warga ke tahapan Pemilu dan Pilkada. Kampanye hitam harus diantisipasi dan tidak boleh ditoleransi.

"Selain itu kepada ASN jangan terlibat politik praktis untuk mengampanyekan cakades. Jika ada yang terlibat saya usulkan di Bupati untuk dicopot. Itu perlu karena kita mau menciptakan demokratis yang benar," tegasnya.