Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Mamasa dan kepala desa se-Kabupaten Mamasa untuk membantu mensukseskan gagasan Data Desa Presisi (DDP). Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Data Desa Presisi (DDP) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Jumat (11/11).
Pada kesempatan itu, Akmal Malik menyampaikan Sulbar menjadi salah satu provinsi yang mengisi satu data Indonesia dengan data presisi. Ia pun mengatakan jajaran Pemerintah Kabupaten Mamasa sangat mendukung dengan adanya DDP ini.
Akmal Malik menjelaskan faktor yang mengintervensi kebijakan salah satunya adalah masalah data. Terlebih, jika ada banyak program yang harus dikerjakan. Karena itu, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mana yang menjadi skala prioritas berbasis data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya memang masih ada beberapa hal teknis yang dipertanyakan seperti kebijakan satu data, tetapi itu sudah saya jelaskan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/11/2022).
"Untuk itulah, Pemda harus memiliki data yang sama, karena ketika tidak sama, kebijakan pasti salah, dan itu saya merasakan betapa tidak sinkronnya data dari desa sampai provinsi dan pusat, DDP pun diharapkan menjadi solusi," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa David Bambalayuk sangat mendukung program yang digagas pemerintah provinsi itu. Ia berharap program tersebut dapat segera terlaksana.
"Semoga program ini dapat menjadi program pertama di Indonesia," harapnya.
David menambahkan melalui data tersebut, apa yang diharapkan menjadi kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah dikawal oleh pemerintah melalui DDP.
"DPRD mendukung program ini semoga cepat dapat terealisasi, kita juga berharap program pemerintah akan banyak diarahkan ke Mamasa," pungkasnya.
(fhs/ega)